Berita Lainnya

Hukum

Politik

Dinamika Partai Demokrat terus bergulir dan memasuki babak baru. Fakta demi fakta dan dampak mulai terkuak ke ruang publik. Dinamika sebuah partai bisa menjadi refleksi bagi institusionalisasi partai terhadap kader.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menilai dinamika partai demokrat adalah bagian dari pendewasaan kelembagaan partai yang baru saja berlangsung setelah figur kuat partai “turun gunung”. Dalam hal ini, dinamika Partai Demokrat, sebagai lembaga politik yang baru melakukan peralihan kekuasaan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), adalah sebuah ujian bagi kepengurusan yang baru.

“Ini juga tantangan bagi Partai Demokrat,” kata Hanta Yuda dalam dialog di Metro TV News.

Demokrat Mendapat Berkah Popularitas Dari Figur SBY

Pendiri Poltracking Indonesia ini menilai Partai Demokrat merupakan salah satu partai yang besar karena figur. Demokrat yang lahir pada masa reformasi mendapat berkah popularitas dari figur SBY yang menjadi presiden selama dua periode.

“Kita tahu dinamika internal Partai Demokrat itu, yang saya istilahkan dua. Satu, partai gigantisme yang melalui prakarsaan yang sangat cepat besarnya. Karena ada faktor Pak SBY yang sangat kuat mendongkrak partainya ketika jadi presiden,” jelasnya.

Partai Demokrat, sebagai partai yang besar seharusnya memiliki kelembagaan yang kuat sehingga tidak terjadi kehampaan figur ketika kepemimpinan berganti. Jika tidak, maka internal partai akan terjadi gejolak yang akhirnya terbentuk kelompok yang menonjolkan diri dan tidak menuntut kemungkinan berbuntu pada perpecahan internal.

“Presidensialisasi partai dialami oleh Partai Demokrat yang sangat bergantung satu figur sosok bernama Pak SBY. Nah ketika Pak SBY tidak lagi menjadi ketua umum itu berdampak salah satunya terjadi faksionalisme yang menajam,” ungkapnya.

Gejolak internal partai, Hanta mengatakan, perlu dimanfaatkan AHY untuk meraup dominasi persepsi publik. Dinamika partai bisa jadi momentum untuk mendongkrak nama partai sekaligus membenahi kelembagaan partai.

Berita Lainnya

Hukum

Politik