oleh

Polri: Daripada Demo Lebih Baik Kawal Proses Hukum Kasus Ahok

Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Kombes Rikwanto (Foto: Okezone)
Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Kombes Rikwanto (Foto: Okezone)

ACEHSATU.COM, JAKARTA – Mabes Polri mengimbau semua pihak agar sebaiknya tidak menggelar demonstrasi kembali terkait kasus dugaan penistaan agama oleh gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pasalnya, proses hukum sudah berjalan, di mana Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Jadi, kalau ada niat unjuk rasa lagi sesungguhnya sudah tidak relevan lagi. Jadi, sebaiknya tidak usah unjuk rasa dan lebih baik kawal kasusnya sampai kepada berkas jadi dan kita kirim ke kejaksaan,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto di Gedung Divisi Humas Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (18/11/2016).

Pasca-Ahok ditetapkan sebagai tersangka, sudah 16 saksi diperiksa untuk melengkapi pemberkasan. Bahkan, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmad memastikan telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Bareskrim. SPDP atas nama Basuki Tjahaja Purnama itu bernomor: B/228/11/2016/ Ditpidum tanggal 16 November.

Noor Rachmad mengatakan, tim jaksa yang ditunjuk akan ditugaskan untuk meneliti berkas perkara Ahok setelah berkas dilimpahkan tahap satu dari Polri ke Kejagung. Ahok sendiri ditetapkan sebagai tersangka pascagelar perkara terbuka-terbatas digelar di Rupatama Mabes Polri pada Selasa 15 November 2016.

Dia dijerat dengan Pasal 156 a KUHP juncto Pasal 28 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidik yang saat itu masih berstatus penyelidik terdiri dari 27 orang tidak memiliki pendapat mutlak adanya unsur pidana dalam kasus tersebut.

Namun, mayoritas menyatakan memiliki unsur pidana sehingga diambil keputusan untuk menyelesaikan perkara itu di ranah peradilan terbuka dengan konsekuensi status penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. (Okezone)

Komentar

Indeks Berita