Politik Uang Menyandera Pemimpin Terpilih

Oleh: Dr. Zainuddin, SE., M. Si.

ACEHSATU.COM – Tulisan ini terinspirasi dari sebuah informasi dari media sosial tentang kejadian pada seorang janda tua nan miskin pada saat didatangi oleh tim penanggulangan Covid-19 dengan memberi bantuan kepadanya, dan setelah bantuan diserahkan seraya sang janda tua (nenek) berdoa agar covid diberi panjang umur dan dimurahkan rejekinya (lebih kurang begitu ceritanya), dan dalam uraiannya nanti tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa.

Cerita tersebut hanya salah satu dari banyak cerita. Bila kita perhatikan seakan-akan kejadian tersebut sangat jenaka, akan tetapi saya melihatnya itu suatu teguran yang amat dahsyat yang ditujukan kepada pemangku kepentingan negeri ini.

Selama ini publishing model metropolitan dan pesta pora amat dominan, seperti panggung musik, acara seremonial para pejabat yang diliput media begitu mewah.

Namun, ternyata ada di gang-gang kecil dan desa-desa terpencil keberadaannya tak terekspos begitu amat ketertinggalan dari semua sudut, dapat dibayangkan apabila doa sang janda tua atau nenek itu diijabah oleh yang kuasa, apa kita sanggup hidup dengan covid selamanya (wallahualam).

Apa titik lemah kita sebagai bangsa yang merdeka atas secuil cerita tersebut, tak lain tak bukan setelah pendiri bangsa ini memproklamirkan kemerdekaan para generasi selanjutnya hingga sekarang belum mampu membuat negeri ini makmur dengan model distribusi pendapatan secara merata.

Ada yang sangat kaya hingga tak pernah menginjak kakinya ditanah kerena memiliki segalanya dan ada yang sangat papa hingga untuk dapur berasap sekali harus banting tulang mencucurkan keringat siang dan malam, serta yang amat terhentak kita melihatnya ada juga anak negeri seumur-umurnya baru didatangi orang hebat tok pada saat covid ini dan dengan girangnya menerima alakadar bantuan seamplop uang recehan, dan itu pun amat sangat besar seakan-akan rejeki yang diterima.

Kelemahan ini muncul karena dalam kehidupan berdemokrasi masih ditunggangi cukong atau toke bangku kalau dalam bahasa Aceh.  Cukong atau Toke bangku merupakan sipenyandang dana kepada seseorang untuk dapat mencapai hasratnya menjadi pemimpin (pemimpin itu bisa berupa legislatif atau eksekutif), dan toke bangku tentu ada deal-deal tertentu yang menguntungkan dirinya yang harus dipenuhi pada saat terpilih jagoannya tersebut.

Hal seperti inilah yang dapat berdampak pada pemimpin negeri baik ditingkat daerah hingga pusat sekalipun tidak bisa menjadi pemimpin yang merdeka, luwes dan akuntabel.

Akibatnya pemimpin tersebut harus berada dalam kontrol sang toke bangku, maka tak mustahil disini muncul benih-benih ide jahat berupa keinginan menguasai aset negara demi kepuasan pribadi dan kelompoknya.

Sehingga, munculah cara mempromosikan keberhasilan model “olah” atau retorika promosi seakan-akan kita sudah mampu seperti sahabat kita yang lainya, dan selalu disorot oleh media yang indah-indah karena pemilik media bisa jadi toke bangku juga dan menjadikan produk domestik bruto (PDB) sebagai alasan utama bahwa ekonomi negeri ini cukup bagus, padahal indikator PDB itu akumulasi dari para toke bangku semua dan rakyat sebenarnya tukang nonton saja.

Model demokrasi toke bangku juga akan banyak memunculkan manusia-manusia asal bapak senang, karena bagi mereka tidak penting azas distribusi pendapatan merata itu dilakukan.

Sehingga, yang penting bagi mereka bisa menyakinkan sesaat sudah bagus karena tujuannya adalah hanya satu menguasai aset dan bila perlu buat program sarat dana walau sia-sia hingga fiktif tak soal, karena kalaupun nanti berahadapan dengan hukum dalam pikirannya dengan uang semua bisa diatur, dan itu bisa dengan jelas rakyat melihatnya betapa dahsyat model politik cukong tersebut, mulai ketua partai hingga ketua dewan terhormat yang harus tidur di hotel prodeo karena korban praktik ala cukong, maksudnya praktik ala cukong adalah orientasi profit, dan padahal diranah publik tidak tepat orientasi profit itu sendiri.

Bila kita ingin melihat Provinsi Aceh, apakah sudah terpapar model politik ala cukong atau toke bangku? Jawabannya adalah pasti anak-anak itu sedikit banyaknya turunan dari sang bapaknya, maksudnya ditingkat nasional sudah ada cukong tentu di Aceh ada ala toke bangku, dan praktiknya masih segar diingatan kita seorang gubernur yang harus sekolah lagi di hotel prodeo itu salah satunya Aceh, masih dalam ingatan juga bagaimana sipenyandang dana melakukan penagihan kepada bupati terpilih dengan dramanya, dan lagi-lagi masih segar juga ingatan kita bagaimana drama antara bupati dan wakil bupati dalam hal bagi-bagi proyek, kemudian masih juga belum hilang bagaimana progam sapi gemuk tetapi kurus, serta ada juga hidangan kepada rakyat Aceh tentang beberapa proyek yang dinyatakan sia-sia dan lain sebagainya.

Ini semua bermuara dari praktik politik model toke bangku. Jadi jika begini adanya ribuan triliyun rupiah pun dana untuk Aceh  tetap saja tak bisa dirumuskan program yang tepat untuk rakyat karena semua pemangku kepentingan sudah terpapar dagangan ala toke bangku.

Saran saya buat pemain politik di negeri serambi mekah, bermainlah dengan skil sendiri tak perlu harus ada toke bangku, maknanya ungkapkan program baik visi dan misinya bukan dengan politik uang.

Bila semua para pemain tidak mau melakukan model dagang musiman dalam menghimpun vote, maka dengan sendirinya demokrasi akan berjalan bersih dan Aceh lagi-lagi menjadi rujukan.

Karena ditangan pemimpin yang bersih dan jujur serta memiliki konsep Aceh ini bisa keluar dari kungkungan ketertinggalan, baik ketertinggalan dalam hal kemakmuran, pendidikan, kreativitas dan lain sebagainya.

Pernah ada tulisan bahwa cuma pemimpin sekelas Sultan Iskandar Muda yang mampu membawa Aceh kepada kemakmuran, hal ini bukan berarti harus persis sama dengan sultan dan keturunannya, akan tetapi bisa saja orang-orang sekarang yang memiliki kemampuan mumpuni dan komitmen dengan Aceh tanpa ada yang menunggangi.

Harapan masih ada, Aceh kedepan akan maju karena sudah takdir memang sejarah akan terulang apabila tahun 2022 bebas model toke bangku.

Kembangankan model penghimpun dana partisipatif secara terbuka, dimana rakyat pendukung dilibatkan dengan cara ikut menyumbang dan transparan seperti yang kita lihat di negeri demokrasi USA misalnya (model partisipatif lain waktu kita uraikan).

Walau terasa jauh api dari panggang manalah mungkin ikan akan matang, akan tetapi siapa tahu apinya menjalar hingga kepanggang pastilah ikan akan matang. Tulisan ringan ini hanya meramaikan situasi tak berguna anggap saja seperti angin di pagi hari, sekian.(*)

(Penulis Adalah Pengamat EKonomi dan Politik Berdomisili di Banda Aceh, Dosen Universitas Serambi Mekah Aceh).