Editorial

Polemik Pengelolaan Wakaf Habib Bugak dan Patriotisme Omong Kosong

Rakyat Aceh terusik, memori sejarah sakit hati akan tipuan Jakarta kembali menimbulkan gejolak.

Foto | Net

POLEMIK perihal harta wakaf Habib Bugak Al-Asyi berupa sepetak tanah dan rumahnya di kawasan Jiad Bir Balila 400 m dari Masjidil Haram terus menggelinding bagai bola panas.

Laman media sosial dipenuhi penolakan, kecaman, bahkan cacian terhadap Pemerintah Pusat di Jakarta.

Pasalnya, isu yang mengemuka, Jakarta akan mengalihkan pengelolaan harta wakaf tersebut melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI, tanah wakaf Habib Bugak yang kini sudah dibangun Hotel bertingkat lima.

Bak membangunkan harimau tidur, isu itu kemudian viral dan rakyat Aceh bersuara lantang.

Satu kata; lawan.

Semua pihak bersuara, mahasiswa, pemerintah, aktivis sosial, aktivis agama, hingga rakyat kecil. Apalagi para politisi, mereka putar otak bagaimana bisa memanfaatkan isu ini mendongkrak popularitas.

Semua halaman media menghiasi isu pengelolaan wakaf ini, baik lokal maupun nasional.

Rakyat Aceh terusik, memori sejarah sakit hati akan tipuan Jakarta kembali menimbulkan gejolak.

Rakyat Aceh kembali bersatu.

Sikap patriotisme pun mereka tumbuh. Bak disiram bensin, api kemarahan langsung menyembur.

Hal inilah yang kemudian membuat Jakarta gusar. BPKH pun buru-buru mengklarifikasi.

“Kami tidak berniat mengalihkan, hanya saja ingin mengembangkan agar lebih menghasilkan,” kilah Ketua BPKH, Anggito Abimanyu kepada sejumlah media.

Ibarat makanan yang sudah tertelan, isu pengalihan pengelolaan harta wakaf Habib Bugak sudah duluan termakan. Berbagai alasan pun tidak membuat rakyat Aceh kembali mempercayai itikad baik Jakarta.

Rasa kepercayaan rakyat Aceh untuk Jakarta sepertinya sudah pada titik minus. Kesimpulannya hanya satu: jangan utak atik harta wakaf Aceh di Makkah.

Seperti diketahui, Habib Abdurrahman bin Alwi Al Habsy atau digelar Habib Bugak Asyi mewakafkan tanah dan rumahnya yang saat ini sudah bernilai 200 juta Riyal atau Rp 5,5 triliun lebih.

Selama ini, hasil wakaf yang sudah dibangun hotel berkapasitas 7.000 orang diberikan kepada jamaah haji asal Aceh. Meski tidak mendiami di hotel, namun hasil labanya diberikan kepada jamaah Aceh.

Dalam laman habib-alhabsyi.blogspot.co.id, diceritakan sepenggal kisah wakaf oleh Habib Bugak.

Beliau adalah Ulama kelahiran Makkah tahun 1720 M dan pernah mendapat kepercayaan dari Kerajaan Aceh Darussalam, saat dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah (1763 M).

Makamnya terdapat di Dusun Pante Sidom, Desa Pante Peusangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen.

Sesuai akta ikrar wakaf disebutkan bahwa Habib Bugak Asyi telah mewakafkan rumah dan tanah miliknya di hadapan Mahkamah Syariyah Makkah, untuk penginapan bagi orang-orang yang datang dari Aceh guna menunaikan ibadah haji, serta warga Aceh yang menetap di Mekkah.

Habib Bugak telah menunjuk Nadzir (pengelola) yang merupakan salah satu ulama Aceh dan menetap di Mekkah.

Nadzir ini diberi hak sesuai ketentuan syariah Islam. Pada tahun 1420 Hijriah (1999 M) Mahkamah Syariyah Makkah mengukuhkan Syeh Abdul Ghani bin Mahmud bin Abdul Ghani Asyi (generasi ke 4) sebagai Nadzir.

Lalu, tahun 1424 H (2004 M) tugas itu dilanjutkan oleh sebuah tim yang dipimpin anaknya yakni Munir bin Abdul Ghani Asyi, serta Dr Abdul Lathif Baltho.

Pengelolaan aset ini di bawah pengawasan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Informasi dari Sekretariat Habib Bugak Centre, sebanyak Rp 25 miliar dana pemondokan jamaah haji Aceh selama di Makkah, sudah dikembalikan untuk masyarakat Aceh.

Setiap jamaah rata-rata memperoleh Rp 3,5 juta.

Nah, jumlah yang diterima jamaah Aceh inilah yang menurut BPKH masing sangat kecil.

“Seharusnya, rakyat Aceh menerima lebih dari ini jika pengelolaannya dilakukan dengan baik dan transparan,” tukas Anggita Abimanyu.

Polemik itu kemudian dijawab Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan penuh kehati-hatian.

Irwandi mengatakan, menurutnya, pengelolaan boleh oleh siapa saja asal tidak mengubah peruntukan pewakaf  sesuai dengan ikrar wakaf.

Namun jika menimbulkan fitnah baru, ia menyarankan agar harta wakaf tersebut dikelola seperti yang sudah ada.

Saat ini kata Irwandi, pengelolaan aset harta wakaf Habib Bugak dikelola oleh orang India, bukan oleh Pemerintah Arab Saudi.

“Tujuan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ialah mencoba menggantikan pengelola yang sekarang ini dan peruntukannya hasilnya  tetap kepada orang Aceh,” kata Irwandi dalam sebuah wawancara dengan Wartawan ACEHSATU.COM, Minggu (18/3/2018).

Nah, ternyata ada persepsi yang salah atas isu yang menggelinding selama ini.

Dan masyarakat kita pun sudah duluan melahap mentah-mentah isu tersebut.

Bak ditabuh bendera perang, kita pun larut dalam gelora patriotik.

Patriotisme salah sasaran cenderung mematikan akal dan pikiran sehat.

Sudah seharusnya polemik ini dihentikan dengan melihat subtansi masalah dengan benar.

Yang terpenting kita bisa mengawasi harta wakaf Aceh ini agar pengelolaan dan peruntukannnya tetap berjalan seperti keinginan yang mewakafkan.

Sehingga, rasa patriotisme kita sebagai Bangsa Aceh tetap tidak hilang makna.

Kita pun yakin, “Sang Habib” yang kini bersemayam di sebuah gundukan tanah tak terurus di Dusun Pante Sidom, Bugak, sudah pasti ia tak ingin hartanya yang diserahkan kepada Allah Swt bukan untuk dipolemikkan. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top