Polda Aceh Ungkap Penjualan Kartu Pedana Terintegrasi NIK dan KK Milik Orang

Penjualan kartu perdana seluler (MSISN) terintergaris Nomor induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarag (KK) milik orang lain marak dilakukan para penjual kartu perdana disejumlah daeerah di Aceh. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diungkapkan Polda Aceh.  
kartu pedana identitas orang
Ilustrasi : Kartu HP perdana/ist

ACEHSATU.COM [ BANDA ACEH – Penjualan kartu perdana seluler (MSISN) terintergaris Nomor induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarag (KK) milik orang lain marak dilakukan para penjual kartu perdana disejumlah daeerah di Aceh. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diungkapkan Polda Aceh.  

Ditreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Sony Sanjaya didampingi Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy, Selasa (19/210/2021) mengatakan, sejumlah wilayah yang menjadi sasaran pengungkapan itu meliputi Kota Banda Aceh, Bireuen, Kota Lhokseumawe dan Aceh Tamiang.

Kasus ini berhasil diungkap lanjut Kombes Sony, berawal dari Tim Subdit V Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh mendapati Informasi dari masyarakat bahwa telah beredarnya kartu Perdana Seluler (MSISN) yang telah teregistrasi NIK dan NKK yang diperjual belikan di wilayah Hukum Polda Aceh.

Mendapat informasi ini, selanjutnya Tim penyelidik melakukan penyelidikan di beberapa Kota diantaranya, Kota Banda Aceh, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe dan
Kabupaten Aceh Tamiang.

“Kita lakukan penyelidikan dari tanggal 11-16 Oktober 2021 penyidik Subdit V Tipid Siber Dit Reskrimsus Polda Aceh telah mengamankan sejumnlah barang bukti ke Polda Aceh dan telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi – saksi.

Dijelaskan, pada Senin (11/10/2021) penyelidik Subdit V Siber Polda Aceh melakukan penyelidikan di kota Banda Aceh dan menemukan satu toko dengan inisial SP beralamat di jalan T Umar Desa Geuce Kayee jato Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, di toko tersebut penyelidik membeli satu kartu perdana seluler dari provider Telkomsel setelah dilakukan pengecekan didapatkan, kartu tersebut telah teregistrasi NIK dan NKK dari data penduduk di Jawa Tengah.

“Berdasarkan bukti tersebut penyelidik melakukan upaya hukum dengan mengamankan saksi berinisial WH dan barang bukti yang ada serta melakukan interview terhadap para saksi,” ujar Dirreskrimsus.

Kemudian, pada  Kamis (14-15 Oktober 2021, Tim penyelidik juga melakukan penyelidikan di Kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe, Tim mendapatkan informasi bahwa banyak beredar kartu perdana seluler yang diperjual belikan pedagang kartu di daerah Bireuen dan Lhokseumawe berasal dari Kabupaten Aceh Tamiang.

Berikutnya, pada Sabtu  (16/10/2021) pukul 20.30 wib, Tim Subdit V Tipid Siber beserta unit Tipidter Satuan Reskrim Polres Aceh Tamiang melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap toko dengan inisial FD ponsel dan mendapati informasi bahwa toko tersebut memperjualbelikan kartu perdana seluler telah teregistrasi NIK dan NKK di wilayah hukum Aceh Tamiang,

Kemudian tim mengamankan Barang Bukti yang ada di toko Beralamat Jln Pajak pagi simpang empat Kota Lintang atas Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang ke Polres Aceh Tamiang serta melakukan pemeriksaan terhadap para saksi.

“Dalam kasus ini, ada dua orang saksi atau calon terlapor, masing-masing berinisial WL (36)  warga Desa Geuce Kayee Jato Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh dan inisial RI (36) karyawan swasta beralamat Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang,” ujar Dirreskrimsus lagi.

kartu pedana identitas orang
Ilustrasi : Kartu HP perdana/ist

Modus Operandi

Adapun modus operandi yang dilakukan, adalah dengan sengaja dan tanpa hak melakukan registrasi SIMCARD kartu perdana dengan menggunakan NIK dan NKK milik orang lain dengan menggunakan perangkat elektronik dan memperjualbelikan SIMCARD kartu perdana yang telah teregistrasi NIK dan NKK kepada pedagang kartu eceran yang ada di kabupaten dan kota, lanjut Dirreskrimsus lagi.

Perbuatan tersebut melanggar Pasal 35 Jo pasal 51 ayat (1) UU ITE tentang manipulasi data / dokumen elektronik sehingga seolah – olah data yg otentik dan Pasal 94 UU No. 24 THN 2013 atas perubahan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait memfasilitasi dan atau memanipulasi data kependudukan dan atau elemen data penduduk, kata Dirreskrimsus lagi.

“Ancaman hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara setinggi tingginya 12 tahun penjara”, pungkas Dirreskrimsus Kombes Pol Sony Sanjaya

Barang Bukti

Dari penyelidikan tersebut polisi mengamankan sejumlah barang bukti di Polda Aceh, berupa, 20 kotak Kartu perdana loop, 2 kotak Kartu Axis, 6 kotak Kartu perdana As (belum registrasi), 4 kotak Kartu Telkomsel (aktif), 12 kotak Kartu Telkomsel (belum registrasi), 1 unit komputer Lenovo, 4 unit Laptop (aktif), 5 unit Modem Loop (aktif), dan 2 unit Modem Loop (rusak)

Sedangkan barang bukti yang diamankan di Aceh Tamiang, berupa 3 unit laptop merk DELL warna silver, 6 unit flasdisk merk SANDISK warna merah hitam, 4 unit modem pool merk FOXCOM warna hitam, 3 unit modem pool merk LEKA warna hitam, 10 unit carger laptop, 1 unit monitor merk SAMSUNG warna hitam, 2 unit cpu rakitan warna hitam,1 unit cpu rakitan merk warna putih, 2 unit keyboard merk SYBOARD warna hitam, 2 unit modem merk HIGH GIAT warna putih, 1 unit cpu merk LG warna hitam, 1 unit monitor merk ALCATROZ warna hitam, 1 unit flasdisk merk TOSHIBA warna putih,1 unit laptop merk HP warna hitam,1 unit laptop merk ACER warna hitam, 1 unit cpu merk MICROTON warna putih, 1  unit monitor merk RAEAN warna hitam,1 unit keyboard merk POWER UP warna hitam, 25 kotak kartu perdana 25 GB, 13 kotak kartu perdana 6,5 GB, 3 kotak kartu perdana 15 GB, 18 kotak kartu perdana AXIS yang masing masing berisikan 1000 pcs, 2 kotak kartu perdana 1 GB yang masing masing berisi 600 pcs, 3 kotak kartu perdana sudah terdaftar dan 25 kartu simpati (*)