PMII Lhokseumawe

PMII Lhokseumawe Tolak Rencana Pemerintah Aceh Setop JKA

PMII Lhokseumawe Tolak Rencana Pemerintah Aceh Setop JKA. ACEHSATU.COM | LHOKSUKON – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lhokseumawe menentang keras rencana Pemerintah Aceh menghentikan pembayaran premi jaminan kesehatan 2,2 juta warga aceh yang bakal dimulai 1 April mendatang. Seperti diketahui selama ini pembayaran premi tersebut ditanggung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui program … Read more

PMII Lhokseumawe Tolak Rencana Pemerintah Aceh Setop JKA.

ACEHSATU.COM | LHOKSUKON – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lhokseumawe menentang keras rencana Pemerintah Aceh menghentikan pembayaran premi jaminan kesehatan 2,2 juta warga aceh yang bakal dimulai 1 April mendatang.

Seperti diketahui selama ini pembayaran premi tersebut ditanggung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Dengan program tersebut memudahkan warga mendapat pelayanan kesehatan secara gratis.

Ketua PMII Lhokseumawe, Zarnuji mengatakan rencana penghentian pembayaran premi JKA merupakan langkah mundur yang dilakukan Pemerintah Aceh.

Dia menilai, kebijakan tersebut hanya akan berdampak negatif terhadap masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Terlebih selama ini program JKA sangat dirasakan manfaatnya, terutama bagi warga kelas menengah ke bawah.

“Kita sangat menyayangkan kondisi masyarakat saat ini yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi, serta sulit untuk mendapatkan mata pencaharian, apalagi masih minim lapangan kerja di Aceh seperti saat ini,” kata Zarnuji kepada ACEHSATU.COM, Rabu (16/03/2022) malam.

Zarnuji meminta Pemerintah Aceh mengkaji ulang rencana kebijakan tersebut. Terlebih saat kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang di mana masyarakat membutuhkan pelayanan yang serba mudah.

Ketua PMII Lhokseumawe juga menyorot alasan terkait anggaran 1,2 trilyun per tahun untuk membayai JKA. Seharusnya, kata Zarnuji, pemerintah Aceh tidak menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menghentikan JKA.

“Jangan mengaitkan defisit anggaran dengan adanya program JKA ,lebih baik memangkas pos anggaran yang tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Zarnuji.

Pemerintah Aceh diminta bijak menetapkan langkah prioritas dan menentukan kebijakan anggaran yang bernilai manfaat bagi masyarakat. Apalagi menurut Zarnuji, selama ini publik Aceh sering disuguhkan dengan berbagai berita terkait penganggaran besar bagi fasilitas mewah pejabat.

“Jika ada yang kurang tepat dan merugikan keuangan Aceh, tinggal ditinjau ulang program yang tidak tepat sasaran, lebih bak ditiadakan saja, (tapi) jangan menghentikan program JKA,” ujarnya.

“PC PMII Lhokseumawe sangat tidak sepakat program JKA dihentikan,” tandas Zarnuji.

BACA JUGA: Pemerintah Hentikan Pembayaran Premi JKA 2,2 Juta Warga Aceh

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Aceh bakal menghentikan pembayaran premi kesehatan 2,2 juta masyarakat mulai bulan depan.

Premi warga tersebut selama ini ditanggung dalam program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

“Anggaran JKA yang menanggung masyarakat mampu dihentikan per 1 April. Kita harapkan masyarakat yang mampu bisa langsung melanjutkan pembayaran premi BPJS secara mandiri,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA kepada wartawan, Kamis (10/3/2022).(*)

AcehSatu Network
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.