ACEHSATU.COM [ JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pengembangan kawasan industri budidaya air laut (marikultur).
Aceh saat ini memiliki keterbatasan dalam segi pemasaran hasil budidaya air laut. Padahal potensinya sangat besar dan bernilai ekonomis tinggi dan kebutuhan eksport terutama untuk tujuan ekspor seperti seperti lobster, kerapu, kepiting dan sebagainya.
Permintaan tersebut disampaikan Pj Gubenur Aceh, Achmad Marzuki saat melakukan pertemuan dengan Kementerian KKP di Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022
Aceh saat ini memiliki keterbatasan dalam segi pemasaran hasil budidaya air laut (marikultur) seperti lobster, kerapu, kepiting dan sebagainya.
Baca : Produksi Udang Vaname di Aceh Jaya Meningkat dan Lebihi Target Yang Ditetapkan
“Saat ini kami kesulitan pasar karena keterbatasan penerbangan internasional, dari laut juga tidak ada kapal yang langsung masuk ke Aceh untuk mengangkut ikan hidup. Untuk itu kita meminta KKP agar pasar hasil budidaya laut ini untuk dibuka,” ujar Pj Gubenur Aceh, Achmad Marzuki
Selain itu, ia meminta kepada KKP untuk mempercepat realisasi program shrimp estate di Aceh Timur, dan meminta dilakukan program peningkatan produksi garam dengan metode tunnel karena Aceh memiliki potensi produksi garam cukup tinggi terutama di wilayah pantai barat Aceh yang memiliki kandungan NaCL air lautnya di atas 96 persen.
Selain itu, Achmad Marzuki meminta menteri KKP agar melakukan pengerukan muara sungai dan kolam labuh Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo, Banda Aceh menjadi rata-rata minus 6 meter.
“Kita memiliki Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja di Banda Aceh yang merupakan salah satu pelabuhan yang dijadikan implementasi program penangkapan ikan terukur KKP, dimana kondisi saat ini kedalaman kolamnya rata-rata minus dua meter,” ujar PJ Gubernur Aceh, Achmad Marzuki didampingi Anggota DPR RI Salim Fahri dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman, SPi MSi.
Baca : Bupati Tamiang Tinjau Udang Vaname, Pertumbuhan Baik, Sebulan Lagi Panen
Achmad Marzuki menyebutkan, untuk mendukung program itu, diharapkan pula agar KKP dapat mengalokasikan anggaran untuk melakukan pengerukan kolam labuh tersebut menjadi rata-rata minus 6 meter.
Ketersediaan Lahan
Menanggapi itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengharapkan Pemerintah Aceh untuk menyediakan lahan minimal 1.000 hektar untuk dijadikan kawasan industri perikanan budidaya. KKP siap membantu, sehingga nanti bisa dibangun kawasan industri budidaya terpadu seperti di Dubai.
“Dimana fasilitasnya lengkap dari hulu ke hilir, mulai dari pembenihan, penyediaan pakan, pengolahan secara terpadu, dan bahkan perumahan karyawan juga ada di sana, jadi semacam membuat kota baru,” sebutnya.
Terkait pengerukan kolam labuh PPS Kutaraja, Menteri KKP meminta kepada Dirjen Perikanan Tangkap yang hadir di pertemuan itu, agar mengalokasikan anggaran untuk pengerukan kolam labuh tersebut. Selain itu, Menteri KKP juga menyampaikan bahwa untuk pengerukan muara sungai, ia telah berkoordinasi dengan Menteri PUPR.
Baca : KKP akan Revitalisasi Tambak Udang Terbengkalai di Aceh Timur dan Aceh Tamiang
“Oleh karena itu, kita meminta Gubernur agar memilih prioritas pelabuhan yang akan dikembangkan agar disampaikan usulan pengerukan muaranya ke Menteri PUPR,” sebutnya.
Sementara tentang program produksi garam, ia akan mengupayakan semacam pilot project di Aceh, di mana ada kegiatan khusus untuk peningkatan produksi garam yang akan diupayakan, serta akan dicari lokasinya serta metode yang tepat.
“Ini akan kita upayakan, karena akan menjadi konsep KKP,” demikian Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono (*)
