Banda Aceh

Pilot Project Sustainable Development Goals, Banda Aceh Layak Diikuti Kabupaten/Kota Lain

Rencana aksi daerah Aceh saat ini masih sangat kurang dalam mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas.

Foto | Maidelina

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Kota Banda Aceh merupakan kabupaten/kota pertama di Aceh yang mulai menggagas rencana aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang layak dapat diikuti oleh kabupaten/kota lainnya di Aceh.

Berlangsung di Hotel Grand Aceh, Selasa 13 Maret 2018 diikuti oleh peserta sekitar 100 orang dari beberapa instansi pemerintahan di 5 Kabupaten di Aceh yakni Pidie, Banda Aceh, Aceh Tamiang, Aceh Utara dan Bireun. Selain turut dihadiri perwakilan pemda, hadir pula para  tokoh adat/agama, akademisi, filantropi, swasta, LSM, kelompok disabilitas, serta kelompok perempuan.

Sejak bulan September 2015 silam, TPB merupakan agenda pembangunan global yang disepakati oleh Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia.

TPB berisi 17 Tujuan dan 169 target, mulai berlaku sejak Januari 2016 dan akan berakhir di tahun 2030.  TPB bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan melindungi lingkungan dan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Indonesia telah bersiap untuk melaksanakan TPB dengan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Hadirnya Perpres ini sebagai bukti komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan dan upaya mencapai TPB, serta menjadi pijakan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan dan pencapaian TPB.

Pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam pelaksanaan TPB di Indonesia, karena pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan lebih dekat dengan warga dan memiliki wewenang juga dalam hal pendanaan.

Melaluinya, Pemda melakukan berbagai inovasi sebagai ujung tombak penyedia layanan publik maupun kebijakan dan program pemerintah yang partisipatif. Dengan demikian pelaksanaan dan pencapaian TPB akan dirasakan langsung manfaatnya oleh warganya.

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang memiliki komitmen melaksanakan TPB. Sampai saat ini beberapa persiapan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dimulai dari melakukan sosialisasi mengenai TPB kepada mulltipihak sampai dengan tahapan merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam upaya mendukung pencapaian target-target tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Banda Aceh.

Mengacu pada Perpres dan juga pengalaman dalam melaksanakan agenda pembangunan lainnya, pelaksanaan TPB tidak hanya bergantung pada peran pemerintah daerah.

Melalui salah satu prinsip TPB “No One Left Behind/Tidak Boleh Ada yang Tertinggal” maka peran multi pihak yang mewakili unsur pemerintah, ormas, media, filantropi, pelaku usaha, akademisi & pakar menjadi sangat penting memperkuat dan memperluas rencana aksi ini melalui program-program pembangunan di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan beberapa perencanaan dan persiapan yang sudah dilakukan, INFID bersama Pemerintah Kota Banda Aceh dan Flower Aceh dengan dukungan Program MAMPU telah menyampaikan perkembangan penyusunan Rencana Aksi yang mendukung pencapaian TPB melalui kegiatan “Launching Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Banda Aceh”.

Launching tersebut telah mengundang perwakilan multipihak di Banda Aceh dan beberapa keterwakilan dari kabupaten/kota lainnya di Aceh untuk mendapatkan pandangan dan masukan sebagai bentuk penyempurnaan rencana aksi yang sudah disiapkan.

Tujuannya adalah guna mendapatkan masukan terhadap rancangan Rencana Aksi Daerah (TPB) untuk mendukung pencapaian TPB di Kota Banda Aceh.

Bermaksud pula untuk memberikan informasi perkembangan persiapan Kota Banda Aceh menghadapi pelaksanaan TPB. Merumuskan kesepakatan sebagai bentuk komitmen bersama terhadap RAD TPB Kota Banda Aceh.

Dihadiri pembicara Hamong Santono (INFID), dari Bappeda Aceh, Bappeda Kota Banda Aceh, riswati S. Pdi, M. Si (Direktur Flower aceh) juga hadir peserta perwakilan persatuan penyandang disabilitas indonesia (PPDI) Aceh, Ifwan Sahara.

“Rencana aksi daerah Aceh saat ini masih sangat kurang dalam mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas,” ungkap Ifwan.

Contohnya sarana Transkutaraja beserta haltenya yang susah diakses oleh mereka yang berkebutuhan khusus. Bahkan mesjid Baiturrahman tidak bisa dimasuki karena tidak ada ram.

Padahal untuk membuat fasilitas tersebut tidaklah membutuhkan dana yang besar. Satu lagi mengenai pekerjaan untuk penyandang disabilitas yang sampai saat ini di Aceh belum pernah ada lowongan, sehingga diharapkan ada revisi program kerja Pemerintah Aceh untuk bisa mengakomodir hal tersebut. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top