oleh

Pilkades Kapa Peusangan Cacat Hukum, Warga Tuntut Pemilihan Ulang

-Hukum-98 views

ACEHSATU.COM | BIREUEN – Sejumlah warga Desa Kapa, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen mengadukan dugaan pelanggaran Pilkades yang dilakukan panitia pemilihan keuchik desa setempat ke Biro Hukum Setdakab Bireuen.

“Kami sudah datang ke Sekretariat bagian hukum kantor Bupati Bireuen untuk mengadukan beberapa hal tentang pelaggaran Pilkades di desa kami,” kata Amarullah kepada ACEHSATU.com, Senin (22/7/2019).

Amarullah mengatakan, pihaknya menuntut digelar Pilkades ulang karena Pilkades dilakukan dengan cacat administrasi dan cacat hukum.

Salah satu persoalannya tidak diadakannya masa kampaye saat Pilkades oleh ketua P2K.

Nuhdin sebagai ketua P2K adalah saudara kandung dari salah satu calon keuchik yang ikut berkompetisi yaitu Amiruddin dan dia juga sebagai calon petahana dan kembali terpilih,” kata Amarullah.

Dikatakan, surat sanggahan sudah pernah yang diajukan oleh Efendi kepada camat.

Efendi adalah calon keuchik yang keberatan dan merasa dirugikan karena tidak adanya masa kampaye.

“Surat yang ditujukan kepada camat berdasarkan arahan dari camat itu sendiri tidak pernah mendapat tindak lanjut bahkan balasan suratnya pun tidak diterima,” katanya.

Bukan hanya Efendi yang merasa kecewa dan dirugikan dalam hal ini bahkan dari masyarakatpun sangat merasa kecewa dan dirugikan sebab masa kampaye sangatlah penting.

BACA: Dinilai Curang, Evendi Layangkan Surat Penolakan Hasil Pemilihan Keuchik Gampong Kapa

Pada saat kami datang ke kantor Sekretariat bagian hukum kami diterima oleh tiga orang yaitu, Bapak Armia, Ibu Ratna, dan Ibu Nurul,” kata Amarullah.

“Setelah mereka mendengar aduan dari kami dan keterangan, beserta kami bawa beberapa bukti diantaranya surat sanggahan yang dilayangkan oleh Efendi dan surat lainnya,” tambahnya.

Dikatakan, pihak Biro Hukum Setkdakab Bireuen sependapat dan menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran administrasi, dan tidak diadakan masa kampaye juga sebuah pelanggaran.

“Mereka berjanji akan menindak lanjuti hal ini namun sampai sekarang sejak kami datang belum ada tindak lanjutnya,” kata Amarullah.

Sebagai warga, ia meminta supaya membatalkan SK Keuchiek dan melakukan Pilkades ulang karena pilkades yang telah berlangsung cacat aturan.

“Kami selaku masyarakat sangan mendambakan seoarang pemimpin yang lahir dari sebuah proses demokrasi yang berlandaskan keadilan dan kejujuran,” pungkasnya. (*)

Komentar

Indeks Berita