Pilkada Aceh Periode 2022-2027 Haram Ditunda

Dilihat dari perspektif ekonomi, sedikit banyaknya siklus demokrasi berupa pemilihan umum ditingkat daerah juga menentukan pertumbuhan ekonomi.
Dr. Zainudddin, M.Si Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekah | Foto for ACEHSATU.COM

Oleh: Dr Zainuddin, SE.,M.Si

ACEHSATU.COM – Sudah menjadi keputusan politik bahwa kepemimpinan secara demokrasi yang dianut Indonesia berdurasi lima tahunan, makanya setelah lima tahun seseorang terpilih harus sudah diganti dengan yang lain melalui pemilihan umum dan ini merupakan sesuatu yang sangat baik sebenarnya dalam demokrasi.

Dalam demokrasi batasan durasi lima tahunan sudah sangat maksimal untuk menjadi pemimpin sebuah daerah atau Negara dan harus ada pembaharuan untuk periode berikutnya, walaupun keputusan publik pada tataran Indonesia boleh dicalon kembali bagi inkamben untuk satu periode lagi dan itu sudah disepakati sah untuk diterapakan.

Namun, bila berniat menunda siklus yang sudah lazim yang sudah berdampak positif pada kehidupan demokrasi, itu sepertinya ada yang tidak beres dan perlu didiagnosa mungkin ada yang salah dalam analisis itu sendiri.

Bila pilkada dilakukan sesuai siklus, maka dengan sendirinya iklim demokrasi serasa subur dan tumbuh dengan baik di negeri ini.

Bila itu terjadi, maka akan ada pengakuan rakyat dan internasional bahwa perkembangan demokrasi sudah berjalan dengan baik dan akan berdampak pada pembangunan ekonomi itu sendiri, melalui muncul kepercayaan terhadap kebebasan politik dan kebebasan publik di negeri ini.

Apalagi Indonesia sudah menganut sistem otonomi daerah, maka hakikatnya sentral sepertinya tidak boleh mencampuri lagi terhadap suksesi kepemimpinan daerah sepanjang taat hukum dan tidak menyimpang dengan konstitusi Negara itu sendiri.

Dengan demikian, sejatinya tidak perlu banyak energi untuk begaimana kemudian mensiasati agar Pilkada yang semestinya berlangsung pada tahun 2020 ditunda dengan alasan-alasan ilmiah yang diformulasikan sedemikian rupa toh pada akhirnya tidak baik juga pada demokrasi itu sendiri.

Kenapa rakyat menuntut pilkada jangan ditunda?

Sebenarnya itu suara kebenaran karena rakyat yang dapat menilai bagaimana kemudian pemimpin daerah yang ada sekarang yang berakhir masa jabatanya benar-benar harus ada pembaharuan alias diganti untuk dapat menggerakan roda ekonomi rakyat berputar lebih cepat.

Dan rakyat ibarat kata sudah mempersiapkan diri menyambut pesta lima tahunan itu secara suka cita dan ingin melihat hasil pilkada melahirkan pemimpin yang diidamkan untuk membawa daerahnya lebih maju, lebih solid dan lebih berkeadilan.

Dilihat dari perspektif ekonomi, sedikit banyaknya siklus demokrasi berupa pemilihan umum ditingkat daerah juga menentukan pertumbuhan ekonomi.

Banyak penelitian yang menyebutkan demokrasi signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, maknanya dengan iklim demokrasi yang damai dan tercipta kebebasan politik serta kelembagaan yang akuntabel dapat mendorong kesemarakan aktivitas ekonomi masyarakat dan muncul kepercayaan para pemodal untuk berinvestasi.

Alasan selanjutnya, kenapa pilkada jangan ditunda seperti di provinsi Aceh bahwa yang nyata-nyata kepemimpinan yang lahir pada periodel lalu tidak bisa memimpin kapal besar Aceh menuju kesejahteraan karena taka lama setelah dilantik gubernurnya ditangkap dan dipenjara.

Kemudian, dalam waktu lama juga Aceh dipimpin oleh Plt gubernur dan baru kemudian didefinitifkan tetapi tetap juga tidak komplit alias tidak wakilnya.

Oleh sebab itu sudah semestinya rakyat menginginkan pilkada tahun 2022 tidak ditunda khusus untuk Provinsi Aceh karena dalam kacamata rakyat yang awam di Aceh menunda pilkada banyak hambatan untuk pembangunan ekonomi Aceh kedepan karena gubernur sekarang sejatinya adalah wakil gubernur yang menjadi gubernur dikarenakan gubernurnya sudah dipenjara.

Oleh sebab itu, jika pilkada tidak ditunda bisa saja gubernur Aceh yang sekarang untuk ikut mencalonkan dirinya kembali untuk jadi gubernur biar bayangan yang gubernurnya ditangkap karena tuduhan makan suap hilang dan bisa memimpin kapal besar Aceh berlayar menuju kesejateraan untuk semua.

Jika pun secara nasional ditunda pilkadanya tetapi untuk Provinsi Aceh apa bisa dengan otonomi khususnya bisa langsung untuk melaksanakan pilkada pada tahun 2022 itu terserah elit yang ada atau para politisi yang digaji dengan uang rakyat untuk menyuarakan suara rakyat yang tidak ingin pilkada 2022 di Aceh ditunda.

Ini hanya saran saja bila baik ya diambil hikmahnya dan bila tak baik jangan dihiraukan.

Saya hanya mempergunakan hak saya sebagai rakyat yang berada di Negara yang merdeka. Salam persatuan Republik Indonesia, dan kita doakan covid 19 segara pindah dari bumi khatulistiwa tercinta. Amiin. (*)

(Penulis adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah)