Pilkada Aceh Ditunda, Ini Sikap Mualem

Pemerintah Pusat ngotot Pilkada Aceh juga akan tetap dilaksanakan secara serentak bersama daerah lain pada tahun 2024.
Pilkada 2022
Ketua Umum DPP Partai Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memberikan keterangan kepada wartawan di Takengon, Minggu (28/3/2021). (Antara Aceh/Kurnia Muhadi)

Pilkada Aceh Ditunda

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Perjuangan politik politisi di Aceh agar Pilkada Aceh digelar tahun 2002 akhirnya menemui jalan buntu.

Hal itu menyusul keluarnya Surat Nomor 270/2416/OTDA tertanggal 16 April 2021 tentang Pelaksanaan Pilkada Secara Serentak di Indonesia.

Pemerintah Pusat ngotot Pilkada Aceh juga akan tetap dilaksanakan secara serentak bersama daerah lain pada tahun 2024.

Sontak ini mematahkan aspirasi kalangan politisi di Aceh.

Kebijakan Pemerintah Pusat ini juga mengindikasikan Aceh tak berbeda dengan provinsi lainnya.

Dan ini sangat bertolak belakang hak Aceh sebagai daerah istimewa dengan Hak Otonomi Khusus yang seharusnya bisa mengatur Pemerintahan sendiri, tak terkecuali urusan politik.

Lantas bagaimana sikap Mualem setelah sekian lama membangun komunikasi politik agar Pilkada Aceh digelar tahun 2002?

“Pada awalnya kita berharap kepada Pemerintah Pusat agar pelaksanaan Pilkada tepat waktu dilaksanakan pada 2022,” kata Mualem saat melakukan silaturahmi bersama Pengurus PA dan KPA di rumah Sayed Helmizuwar bendahara PA di Jalan Cot Lawang Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kamis (6/5/2021).

Namun meski dengan berat hati pihaknya tetap menerima putusan Pemerintah pusat yang telah melakukan penundaan pilkada 2022 itu.

Disebutkan, pihaknya sebelumnya telah melakukan sejumlah upaya lobi politik dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan pilkada tepat waktu yang direncanakan pada 2022 mendatang.

Namun dengan kondisi saat ini tentunya tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan pada 2022.

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri RI mengeluarkan surat terkait kepastian pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh.

Surat Nomor 270/2416/OTDA tertanggal 16 April 2021 itu menegaskan bahwa Pilkada Aceh akan dilaksanakan secara serentak bersama daerah lain pada tahun 2024.

Dengan keluarnya surat ini, maka Pilkada Aceh tidak bisa dilaksana pada tahun 2022 sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Keputusan tersebut memupuskan semangat elite dan pemangku kebijakan di Aceh yang menginginkan Pilkada dilaksanakan tahun 2022.

Bahkan dua hari lalu, Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, baru saja melakukan koordinasi dengan Menkopolhukam RI, Mahfud MD terkait nasib Pilkada Aceh. (*)