Pilkada Aceh 2022 Bukti Pelaksanaan UUPA Jangan Kuatir Tidak Terpilih

Tidak perlu kuatir jika di pilkada tahun depan nanti ada sebagian dari bupati/wali kota yang tidak terpilih kembali mungkin termasuk gubernur.
Hamdani.

ACEHSATU.COM – Pilkada Aceh serentak periode setelah pemilu 2017 seyogyanya dilaksanakan pada 2022 sesuai perintah UU PA No 11 Tahun 2006 setiap lima tahun sekali (pasal 56 ayat 1) kecuali Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Subulussalam.

Secara tekstual perintah Undang-undang tersebut sangat jelas. Artinya tidak ada alasan yang logis Pilkada Aceh diundur hingga 2023 ataupun 2024 yang diseragamkan dengan Pemilu Presiden secara nasional.

Pemilu Kepala Daerah di Aceh secara waktu dan pelaksanaannya tidak lah sama dengan daerah lain. Sebab di Aceh berlaku aturan secara khusus yang dijamin oleh undang-undang.

Saya rasa Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) harus menyadari posisi dan tanggung jawabnya terkait Pilkada.

Secara politik pelaksanaan pilkada tepat waktu sesuai dengan ketentuan merupakan bentuk pengakuan kedaulatan demokrasi rakyat oleh negara.

Ini artinya negara menempatkan hak-hak politik rakyat sebagai kewajiban yang harus dipenuhi tanpa perlu pertanyaan lebih jauh.

Sikap pemerintah yang demikian tergolong penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam konteks politik.

Di sisi lain rakyat juga sangat menanti-nantikan pesta demokrasi lima tahunan itu. Bagi mereka ini adalah kesempatan yang ditunggu tunggu untuk merubah keadaan.

Pilkada adalah momentum untuk menyusun rencana perubahan yang lebih baik bagi masa depan.

Aceh hari ini sebagaimana diketahui oleh publik terlebih setelah konflik berkepanjangan dan paska musibah gempa bumi/tsunami tidak kekurangan dalam hal anggaran.

Semenjak ditetapkan sebagai daerah dengan otonomi khusus, Aceh telah diguyur dengan dana alokasi khusus yaitu Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) oleh pusat ratusan triliun rupiah.

Dana tersebut diperoleh penguasa Aceh tanpa perlu bersusah payah karena itu konsekuensi positif dari adanya UUPA dan MoU Helsinki.

Sehingga seyogyanya tidak ada persoalan kekurangan dana untuk pelaksanaan pilkada Aceh serentak pada tahun depan.

Namun sangat disayangkan polemik Pilkada kini terus bergulir. Menteri Dalam Negeri yang menjadi penanggung jawab Pemilu enggan memastikan Pillkada Aceh 2022 dengan berbagai alibi terutama mengkambinghitamkan pandemi Covid-19.

Pemerintah pusat terlihat tidak berkomitmen dengan perintah UUPA yang telah diterbitkan itu.

Padahal rakyat Aceh sudah dapat menerima undang-undang tersebut sebagai jalan rekonsiliasi politik yang terjadi antara GAM dan Indonesia yang sebelumnya sempat ditolak kecuali kemerdekaan Aceh.

Harusnya pusat dapat menghargai perasaan dan emosi rakyat Aceh yang masih ingin kembali bersama NKRI dengan memperlihatkan keseriusannya memenuhi kewajiban sesuai perintah undang-undang.

Bila tidak, maka rakyat Aceh akan menilai bahwa pusat memang selalu mengingkari kesepakatan yang telah dibuatnya.

Persepsi itu mudah muncul dibenak rakyat Aceh karena memang sudah sering dikhianati oleh penguasa Jakarta sejak jaman Soekarno hingga Megawati.

Untuk penguasa Aceh saat ini juga perlu menampakkan komitmennya untuk melaksanakan UUPA.

Tidak perlu kuatir jika di pilkada tahun depan nanti ada sebagian dari bupati/wali kota yang tidak terpilih kembali mungkin termasuk gubernur.

Serahkan saja takdir itu kepada Allah sang maha penentu takdir. Toh jika ada bekerja dengan baik, jujur, amanah, dan pro rakyat Insya Allah akan terpilih.

Karena itu jangan karena takut tidak bisa berkuasa lalu mengorbankan hak-hak rakyat dan menciderai konstitusi.

Akhirnya mempermainkan demokrasi. (*)