oleh

Petinggi Kerajaan Sunda Empire Diadili Hari Ini

-Indeks, Nasional-285 views

Petinggi Sunda Empire Diadili Hari Ini

ACEHSATU.COM | BANDUNG – Sejumlah petinggi kerajaan Sunda Empire akan menjalani persidangan mulai hari ini. Kasus Sunda Empire sebelumnya sempat bikin heboh ban sigom Indonesia karena pengakuannya bisa mengendalikan dunia dari Bandung.

Nasri Banks selaku Maharaja Sunda Empire, Rd Ratna Ningrum sebagai ibunda ratu agung dan Raden Rangga Sasana menjabat sekjen Sunda Empire akan didakwa atas perbuatannya itu.

Melansir detikcom, kasus Sunda Empire memasuki babak baru. Raden Rangga Sasana serta dua petinggi Sunda Empire dijadwalkan pada hari ini menjalani persidangan.

“Sidang Sunda Empire hari ini,” ucap Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar Abdul Muis Ali via pesan singkat, Kamis (18/6/2020).

Dalam kasus ini ada tiga terdakwa yang diadili. Ketiganya yakni Nasri Banks selaku dedengkot Sunda Empire, Rd Ratna Ningrum sebagai ibunda ratu agung dan Raden Rangga Sasana menjabat sekjen Sunda Empire.

Sidang rencananya digelar secara virtual. Majelis hakim, jaksa hingga kuasa hukum para terdakwa akan berada di Pengadilan Negeri Bandung. Sementara para terdakwa berada di Polda Jabar.

“Iya kami di PN sementara romo (Raden Rangga) di Polda,” kata Erwin, kuasa hukum Rangga, saat dikonfirmasi.

Sidang hari ini akan beragendakan pembacaan surat dakwaan dari jaksa ke para terdakwa. Pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu dakwaan kepada kliennya.

“Iya kita mendengarkan dulu. Paling nanti ada usulan eksepsi dan penangguhan penahanan,” ucap Erwin.

Sekadar diketahui, kehadiran Sunda Empire bikin heboh seantero negeri. Kelompok ini mengaku bisa mengendalikan dunia dari Bandung.

Polisi pun bergerak dan berhasil menangkap para petinggi Sunda Empire. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan Nasri Banks selaku perdana menteri, Rd Ratna Ningrum selaku kaisar atau ibunda ratu agung dan Rangga Sasana sebagai tersangka. Mereka ditetapkan tersangka lantaran menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran sesuai Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. (*)

Indeks Berita