Peserta Abal-abal, Pemerintah Tolak Sahkan KLB Partai Demokrat

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak," Menkumham Yasonna Laoly
KLB Partai Demokrat
Menkumham Yasonna Laoly (Foto: dok. Kemenparekraf)/detik.com

Peserta Abal-abal, Pemerintah Tolak Sahkan KLB Partai Demokrat

ACEHSATU.COM [ JAKARTA – Pemerintah menolak pendaftaran hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang yang digelar sepihak kubu Moeldoko. KLB Partai Demokrat yang digelar kubu Moeldoko dinilai belum melengkapi sejumlah dokumen, diduga peserta KLB abal-abal.

“Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” kata Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).

Dokumen yang belum dilengkapi antara lain soal DPC, DPD, hingga surat mandat. Oleh sebab itu, pemerintah menolak permohonan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

“Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak,” ujar Yasonna.

Sebelumnya, hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang dan kepengurusan versi Moeldoko didaftarkan ke Kemenkumham pada pertengahan Maret. Jubir DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko, Ilal Ferhard, mengatakan kubunya akan menerima apa pun hasil pengumuman yang dikeluarkan Kemenkumham.

“Memang dari awal pasca-KLB berlangsung, kami dari kubu Pak Moeldoko, sebagai ketua umum kami, mengatakan apa pun yang terjadi, apa pun putusan-putusan oleh Kemenkumham, jelas kami menerima dengan lapangan dada,” ucap Ilal.

Menkumham Yasonna Laoly menyebut tak mungkin lagi memproses pendaftaran hasil KLB jika kubu Moeldoko mengajukan.

Menkumham Yasonna (Rakean Radhana Natawigena/20detik)

“Dengan dokumen yang ada, tentunya tidak mungkin lagi (diproses),” kata Menkumham Yasonna Laoly menjawab pertanyaan soal apakah kubu Moeldoko masih bisa mengajukan dan diproses, saat konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).

Dokumen yang belum dilengkapi kubu Moeldoko adalah perihal DPC, DPD, hingga surat mandat. Yasonna menyebut tak ikut campur jika nantinya kubu Moeldoko mengadakan KLB kembali dan memenuhi persyaratan.

“Dengan peristiwa yang, apa, kita sudah teliti, tidak memenuhi. Kalau nanti mau dibuat yang lebih memenuhi, itu bukan urusan kami,” ujarnya.

Baca :KLB Diklaim Dihadiri 1.200 Peserta, Moeldoko Bakal Jadi Ketum!

Baca :Partai Politik Lokal Jangan Ikut-ikutan lah..

Lebih lanjut, Yasonna tak mengurusi soal sengketa mengenai anggaran dasar Partai Demokrat. Yasonna mengatakan Kemenkumham hanya melayani administrasi hukum.

“Ada argumentasi yang disampaikan kepada kami, cukup, apa, bahwa menurut anggaran dasar begini, begini bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik, itu silakanlah. Diuji bukan di tempat kami, di pengadilan saja, di luar ranah kami,” imbuhnya (*)