Permintaan Gerindra ke Polisi Terkait Penangkapan Petinggi KAMI

Sejumlah petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditangkap polisi terkait demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja.

ACEHSATU.COMSejumlah petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditangkap polisi terkait demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja.

Waketum Gerindra Habiburokhman berharap polisi bisa memberikan penjelasan sedetail mungkin kepada publik terkait penangkapan sejumlah aktivis tersebut.

“Jadi kami berharap kepolisian menjelaskan kepada publik secara detail apa-apa yang menjadi masalah, sehingga orang-orang tersebut ketangkap, satu per satu, kasus per kasus. Misalnya persoalannya apa? ITE. ITE di mana? Di Facebook. Di Facebook ngomongnya apa, si B apa juga,” kata Habiburokhman kepada wartawan, seperti dilansir detik.com, Rabu (14/10/2020).

Foto: Habiburokhman (Dok. Habiburokhman)

Menurut Habiburokhman, ada unsur politik di balik penangkapan sejumlah aktivis tersebut. Anggota Komisi III DPR RI itu mengingatkan polisi atas potensi timbulnya salah persepsi.

“Karena saya pikirkan ini terkait juga dengan hal-hal politik. Jangan sampai timbul praduga macam-macam bahwa polisi itu bersikap respresif,” ujarnya.

Habiburokhman menegaskan polisi harus bersikap transparan. Dia tidak ingin polisi asal tangkap.

“Iya, transparan menjelaskan apa masalahnya. Jadi nggak ada lagi cerita kaya di masa lalu, asal tangkap, asal tahan,” tegas Habiburokhman.

Seperti diketahui, Bareskrim Polri menangkap petinggi dan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Total ada 8 anggota KAMI Medan dan Jakarta yang ditangkap. Rinciannya, 4 orang berasal dari KAMI Medan dan 4 orang dari KAMI Jakarta.

“Medan KAMI: Juliana, Devi, Khairi Amri, Wahyu Rasari Putri. Jakarta: Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur, Kingkin,” ungkap Awi pada Selasa (13/10).

Polri sendiri telah menjelaskan latar belakang penangkapan 8 tokoh KAMI, tapi tidak secara detail. Polri menyebut mereka bermula dari percakapan di grup WhatsApp yang disebut mengerikan.

“Ini terkait demo omnibus law yang berakhir anarkis. Patut diduga mereka-mereka itu tadi memberikan informasi yang menyesatkan, berbau SARA dan penghasutan-penghasutan itu. Kalau rekan-rekan ingin membaca WA-nya ngeri,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/10/2020). (*)