Perlukah Menjadi Negara Republik Rakyat Indonesia?

Freedom House mencatat, kebebasan di Indonesia khususnya era Jokowi semakin menurun.
Hamdani.

Perlukah Menjadi Negara Republik Rakyat Indonesia?

Sekilas identik dengan nama sebuah negara komunis terbesar di dunia yaitu negara Republik Rakyat China (RRC) jika nama negara Indonesia ditulis dengan model nama negeri Tiongkok itu.

Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena antara China dan Indonesia menganut sistem negara dan sistem politik yang berbeda.

China sebagai negara komunis menganut sistem politik otokrasi meski menyebut dirinya negara paling merakyat “people republic”, (M. Rizal Fadillah, 2009).

Sebagai negara otokrasi semua orang juga tahu bahwa negara yang paling otoriter di belahan dunia adalah negara komunis.

Di negara komunis kepemimpinan politik dan keputusan tertinggi terpusat pada satu orang atau satu partai biasanya sangat berkuasa dan bersifat otoriter seperti junta militer di Vietnam. Begitu kira-kira literasi politik otokrasi.

Berbeda halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara tersebut menganut sistim politik demokrasi Pancasila. Sistim politik yang sangat berlawanan dengan sistem otokrasi.

Begitu pula Indonesia bukanlah negara komunis sehingga model kekuasaan yang terpusat pada satu orang atau satu partai tidak mencirikan negara demokrasi.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada Pancasila. Sebagai negara demokrasi Pancasila kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Begitulah azasnya.

Sehingga berdasarkan azas tersebut maka tidak ada tempat bagi kekuasaan otoriter di negara demokrasi Pancasila. Selain bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi bahkan tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun pertanyaannya, masihkah Indonesia sebagai negara demokrasi Pancasila?

Bila kita telisik perjalanan bangsa Indonesia dari masa ke masa, sejak zaman orde lama hingga orde reformasi, nilai-nilai demokrasi mengalami pasang surut. Tak jarang dinilai telah mengalami degradasi parah dalam implementasinya.

Indikasi telah terdegradasi yang sangat kentara terlihat pada “pembungkaman” secara halus suara oposisi dalam mengkritisi penguasa. Termasuk pembredelan media tak terkecuali pada media sosial.

Padahal tonggak utama demokrasi dan pondasi berdemokrasi adalah kebebasan berbicara walaupun berbeda sudut pandang.

Kebebasan berbicara sejatinya tidak boleh dibatasi oleh siapapun apalagi oleh pemerintah yang konon dipilih oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Berbeda halnya dengan negara komunis yang bersifat otokrasi. Pemerintah cenderung memposisikan sebagai penguasa tunggal yang tidak boleh dikritik dan rakyat tidak boleh menolak kehendak penguasa.

Namun fakta empiris secara kasat mata, kebebasan berbicara di negara republik saat ini sedang mengalami pembredelan, disadari atau tidak. Hampir tidak ada bedanya dengan yang berlaku di negara komunis.

Kondisi tersebut kerap terjadi pada kelompok yang “berseberangan” dengan penguasa meski secara aturan telah sesuai konstitusi dipaksakan dan diseret ke bui dengan berbagai macam tuduhan delik kriminal atas nya.

Dengan gejala yang tampak jelas itu, maka hipotesis demokrasi Pancasila telah mati cenderung tidak dapat ditolak pada 5 tahun terakhir. Ntah demokrasi macam apa yang saat ini dijalankan!

Freedom House mencatat, kebebasan di Indonesia khususnya era Jokowi semakin menurun.

Pada tahun 2020, skor kebebasan Indonesia sebesar 61 dari 100. Bahkan tahun sebelumnya Indonesia masuk dalam kategori negara setengah bebas.

Selain itu ciri khas demokrasi Pancasila yaitu pemegang kekuasaan di pemerintahan meyakini kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada nya merupakan titipan Tuhan yang harus dipertanggung jawabkan kelak.

Sebab itu pula, kepemimpinan yang dianut dalam demokrasi Pancasila adalah penerapan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, menempatkan manusia dan alam sebagai amanah yang harus dikelola dengan penuh kasih sayang.

Dalam demokrasi Pancasila pula mengandung semangat kebersamaan dan keadilan yang berlandaskan pada ajaran agama dan kehendak Tuhan. Karena “penguasa” adalah orang pertama yang diminta untuk berlaku adil, tidak mempermainkan hukum sesukanya dan mengabaikan hak-hak orang-orang beriman.

Maka jelaslah bahwa negara Republik Rakyat China tidak akan pernah sama dengan Republik Indonesia. Meskipun ditabal dengan Republik Rakyat Indonesia.

Jika di RRC terjadi pembantaian terhadap kaum muslimin Uighur secara sadis dan sistematis dilakukan oleh penguasa. Maka ia hendaknya hal itu tidak dilakukan oleh penguasa di Indonesia karena perbuatan itu bukan hanya melanggar dengan undang-undang terlebih berlawanan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan semangat demokrasi, seharusnya pemerintah membuka dan menjaga ruang diskusi publik yang kondusif dan menghargai perbedaan pendapat. Bukan sebaliknya, justru memberangus hak-hak demokrasi dengan mempertentangkan dengan kriminal. (*)