oleh

Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu Gugat Peraturan Dirjampelkes ke MA

-Hukum-58 views

ACEHSATU.COM | JAKARTA — Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (P-DIB) resmi menggugat Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Dirjampelkes) yang mengatur tentang Katarak, Rehabilitasi Medik dan Bayi Baru Lahir Sehat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua PDIB Wilayah Aceh, dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG kepada Acehsatu.com, Jumat (17/8/2018) mengatakan, berkas perkara telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diberi Nomor 52/HUM/2018, 53/HUM/2018 dan 54/HUM/2018.

BACA: Panwaslih Aceh Menangkan Gugatan Abdullah Puteh

“Perkara Uji Materil terhadap Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 2, 3 dan 5 Tahun 2018 didaftarkan oleh kuasa hukum P-DIB Muhammad Reza Maulana, SH,” sebut Dokter Spesialis kandungan.

Dikatakannya, BPJS Kesehatan terlalu memaksakan pemberlakuan peraturannya sedangkan mereka seharusnya sadar, yang diatur di dalamnya itu bukanlah menjadi kewenangannya dan ada yang dilakukan BPJS melampaui kewenangannya.

BACA: SPKP Gugat Penetapan Anggota KIP Aceh Minus Keterwakilan Perempuan

“P-DIB juga menyoroti persoalan Anggaran yang tertunggak,ada 13 juta Peserta yang menunggak totalnya berkisar 3 s/d 4 Triliun. Karena ketidakmampuannya untuk menagih, malah yang dibebankan bahkan dikurangi pelayanan medisnya adalah Peserta BPJS,” kata dr Purnama.

Seharusnya, kata dia, jika yang dipersoalkan itu adalah defisit anggaran, maka itu tanggung jawab mutlak Pemerintah dan tidak boleh dibebankan beban dan kegagalan BPJS dalam mengatur manajemennya mengorbankan orang banyak.

BACA: Pria Ini Gugat KFC Gara-gara Temukan Tulang di Pai Ayam

Sehingga alasan ini yang disampaikan kepada kuasa hukum untuk dapat ditindaklanjuti dan berharap Mahkamah Agung dapat memutus dengam seadil-adilnya dengan karena ini persoalan rakyat yang harus sesegera mungkin untuk diselesaikan dan mendapatkan kepastian hukum terhadap Peraturan tersebut.

Ia juga  mengkritik Dirjampelkes Nomor 3 itu yang membatasi pembiayaan atau yang ditanggung BPJS hanya pada bayi lahir sehat dan normal tetapi tidak sebaliknya.

“Ini kan merusak moral kami sebagai dokter. kami berkewajiban memberikan pelayanan medis terbaik, malah BPJS kemudian mencampuri urusan dan bagaimana cara kami dokter untuk melaksanakan tindakan medis,” sebut dr Purnama Setia Budi, Sp.OG. (*)

Komentar

Indeks Berita