Breaking News

Peringati HANI 2018: Pemko Langsa Ajukan 3 Poin Pokok Kebijakan Hadapi Perang Narkotika

Alokasi dana 20% bagi pendidikan hendaknya diusulkan program anti narkoba dan jangan pembangunan fisik saja.

ACEHSATU.COM | LANGSA – Bertepatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2018, Pemko Langsa diwakili Asisten 1, Suriyatno, AP. MSP, menguraikan tiga poin pokok yang mesti dicermati terkait prevelensi hasil survey BNN Nasional dan UI 1,775 % yang menyebut tiga juta lebih orang pada kelompok usia 10-59 tahun terlibat penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2018 ini.

Melalui laporan panitia kegiatan HANI 2018 yang berlangsung Kamis pagi tadi (26/07/2018) diwakili Cut Maria, S. Sos Kasi. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Langsa, diketahui secara jelas bahwa hendaknya hasil laporan dari BNN terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Langsa untuk mendukung upaya-upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba (P4GN) ke depan.

Berpedoman kepada UU No. 35 tentang Narkotika, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri No. 21 tahun 2013 tentang fasilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, maka upaya bersama yang dapat dilaksanakan sebagaimana tema hari ini menurut Suriyatno  yaitu;

1). Dikjar untuk segera mengintegrasikan pendidikan anti narkoba pada kurikulum pendidikan dasar yang merupakan kewajiban Pemko Langsa, baik di tingkat PAUD, SD, dan SMP sederajat, termasuk Pendidikan Dayah yang merupakan lembaga pendidikan keistimewaan Aceh yang diakui pemerintah pusat.  Sedangkan SMA merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Aceh.

2). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan Pemko Langsa dan dianggarkan dalam APBK.

Terutama alokasi dana 20 % bagi pendidikan hendaknya diusulkan program anti narkoba dan jangan pembangunan fisik saja. Pembangunan nonfisik seperti kegiatan HANI 2018 yang dilaksanakan pada hari ini perlu terus dilakukan.

Bappeda juga agar lebih selektif dan fokus pada usulan kegiatan anti narkoba karena dasar hukumnya jelas dan kondisi Indonesia yang darurat narkoba.

3). Pada prinsipnya kita memiliki Regulasi, Peralatan dengan keterbatasan yang ada, SDM, dan Anggaran. tidak ada alasan. Tinggal sebenarnya kita mau atau tidak mau untuk memerangi narkoba secara bersama-sama, bersinergi,  baik TNI, Polri, Pemerintah maupun elemen masyarakat sipil yang ada. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top