Perdana Menteri Yusra Habib Mulai Surati Negara Sahabat Aceh

Yusra Habib Abdul Ghani yang mengklaim dirinya sebagai Perdana Menteri Negara Acheh Darussalam mulai menyurati 28 negara yang diklaim sebagai negara sahabat sebelum Aceh diserang Belanda.
Gerakan Aceh Merdeka
Sosok Dr. H. Yusra Habib Abdul Gani, SH. Foto HO/ACEHSATU.com

ACEHSATU.COM Yusra Habib Abdul Ghani yang mengklaim dirinya sebagai Perdana Menteri Negara Acheh Darussalam mulai menyurati 28 negara yang diklaim sebagai negara sahabat sebelum Aceh diserang Belanda.

“Kami sudah melayangkan surat diplomatik dan menunggu jawaban selama tiga bulan sampai Juni 2021,” kata Yusra Habib kepada ACEHSATU.com , Sabtu (20/3/2021).

Berikut naskah lengkap yang dikirim ke redaksi acehsatu.com yang ditandatangani oleh Juru Bicara Pusat PNAD, H. Yusuf Peureurak:

Surat Diplomatik Negara Acheh Darussalam

Bissmillahirrahmnanirrahim

Assalamu´alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Perdana Menteri Acheh Darussalam telah melayangkan surat diplomatik kepada 28 negara merdeka pada 18 Maret 2021 demi menunaikan janji: “urusan surat diplomatik insya-Allah dirampungkan pada Maret 2021. Oleh itu 20 surat diplomatik  siap dikirim kepada 20 Kepala negara seluruh dunia.

” Surat diplomatik ini diutamakan kepada negara-negara yang dikenal pasti pernah menjadi negara sahabat Acheh Darusalam suatu masa dahulu. Kandungan surat ini selain mengingatkan  betapa erat hubungan persahabatan, perdagangan dan diplomatik antara negara Acheh Darussalam dengan negara yang dituju, disertai dokumen yang membuktikan wujudnya hubungan diplomatik tersebut, juga memohon memberi PENGAKUAN (recognation) kepada Acheh sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat; mengingat hubungan diplomasi tersebut terputus, disebabkan oleh meletusnya perang melawan kolonial Belanda (1873-1942), Jepang (1942-1945) dan Indonesia (1945-2021).

Sewaktu Acheh Darussalam berdiri tegak sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, semua diplomatic correspondence ditandatangani langsung oleh Sultan Acheh.

Bagaimanapun, semua aktivitas negara ini terhenti karena tidak ada pemimpin nasional, sekaligus terjadi kekosongan kekuasaan (vacum of power) sejak priode: 1911-1976. Setelah Tengku Hasan di Tiro memproklamirkan Acheh sebagai negara sambungan (successor of state) pada 4 Desember 1976.

Beliau menggunakan cop surat ASNLF menandatangani surat diplomatik yang dialamatkan kepada Sek Jen PBB dari kèm Tajura Libya tahun 1987 dan kepada House of Lord Great Britain tahun 1991.

Bagaimanapun setelah nama ASNLF bertukar kepada Pemerintah Negara Acheh (PNADarussalam) hasil Rapat Sigom Donja pada 21 Juli 2002, dikuatkan lagi dengan yurisprudensi Mahkamah Huddinge, Sweden pada 18 Juni 2004, Tengku Hasan di Tiro tidak pernah lagi menandatangani surat diplomatik atas nama ASNLF.

Konsekuensi logis dari penandatanganan MoU Heslinki, 15 Agustus 2005, maka segala urusan politik Acheh, baik di dalam maupun di luar negeri dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat Indonesia berdasarkan point 1.1.2 (a) MoU Helsinki), disusul kemudian Malik Mahmud (Perdana Menteri) dan Zaini Abdullah (Menteri Luar Negeri) merubah status kewarganegaraan pada Juni, 2010; bahkan Malik Mahmud menjadi Wali Nanggroë Acheh, sementara Zaini Abdullah menjadi Gubernur Provinsi Acheh (2012-2017). Akibatnya, jabatan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Acheh kosong (vacum of power).

Kali ini surat diplomatik yang ditujukan kepada 28 kepala negara, ditandatangani oleh Dr. Yusra Habib Abdul Gani, PM-NAD yang dipilih oleh 13 Ulèë Wilayah (anggota kongress) dan bersumpah di depan Qadhi negara pada 3 Desember 2020, untuk menghidupkan kembali status Acheh Darussalam yang tidak berfungsi sejak tahun 2005/2010.

Artinya, kekuatan dan nilai politik, hukum dan sejarah surat diplomatik tersebut sama dengan surat diplomatik yang pernah dikirim oleh para pemimpin Acheh terdahulu (Sultan), yaitu hubungan diplomatik antara negara dengan negara; bukan antara organisasi politik dan negara.

Acheh memberi masa kepada 28 negara dimaksud selama tiga bulan (Juni 2021) lamanya untuk mengirim jawaban secara resmi. Jawaban sudah tentu hanya ada tiga kemungkinan: (1). MEMBERI PENGAKUAN INTERNASIONAL, (2). MENOLAK atau (3). TIDAK MEMIHAK! Apapun hasilnya, PNAD sudah mempersiapkan Langkah-langkah untuk menghadapi ketiga-tiga jenis jawaban tersebut.

Wabillahi taufik walhidayah,

Wassalamu´alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Wilayah Berdaulat, 20 March 2021

H. Yusuf Peureurak

(Juru Bicara Pusat PNAD)