Penyegelan Usaha Kebijakan yang Tidak Tepat

"Sudah jatuh tertimpa tangga pula." Mungkin itulah kalimat yang cocok diucapkan untuk menggambarkan kondisi yang dialami oleh sejumlah pemilik usaha yang kena segel oleh tim Satgas Covid-19.
Hamdani.

ACEHSATU.COM – “Sudah jatuh tertimpa tangga pula.” Mungkin itulah kalimat yang cocok diucapkan untuk menggambarkan kondisi yang dialami oleh sejumlah pemilik usaha yang kena segel oleh tim Satgas Covid-19.

Kebijakan yang tidak populis sekaligus melukai pelaku usaha UMKM tersebut kelihatannya semakin marak dan sudah memakan lebih banyak korban.

Tindakan sewenang-wenang itu beralibi pada pelanggaran protokol kesehatan yang diduga dilanggar oleh pelaku usaha khususnya warung kopi yang banyak disegel.

Tindakan pemerintah memperlakukan usaha yang masih tergolong UMKM dinilai tidak wajar dan tidak pro terhadap pengusaha kecil yang mencoba bertahan hidup ditengah perekonomian yang sulit.

Sejatinya tidak pantas dilakukan penyegelan usaha dengan alasan pelanggaran protkes, sebab penyegelan usaha apalagi menggunakan police line termasuk eksekusi perbuatan kriminal.

Sementara sejumlah warung kopi yang disegel tersebut tidak termasuk sebagai usaha yang melanggar delik kejahatan. Ini kebijakan bias dan bentuk kepanikan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku UMKM.

Konon pula pelanggaran yang dituduhkan adalah melanggar jam malam atau tutup melampaui waktu yang ditentukan oleh aturan.

Alasan tersebut seperti mengada-ada dan tidak logis hingga pemilik usaha harus berhenti membuka usahanya akibat penyegelan.

Sedangkan disisi lain mereka butuh makan dan membantu pemerintah agar aktivitas perekonomian terus berjalan.

Dalam konteks ini terkesan pelaku UMKM telah dijadikan sebagai korban atas kegagalan pemerintah mengatasi melonjaknya jumlah kasus Covid-19 di Banda Aceh.

Sehingga rakyat kecil yang menjadi korban. Ini bentuk kesewenang-wenangan penguasa dalam menerjemahkan kekuasaannya.

Tindakan tidak lazim ini memunculkan sejumlah tanda tanya publik. Terutama dasar hukum yang digunakan dalam tindakan penyegelan tempat usaha.

Kepala Divisi Konstitusi Koalisi NGO HAM Aceh Muhammad Reza Maulana, mempersoalkan penyegelan dan penutupan sejumlah tempat usaha di Banda Aceh karena dianggap melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) Covid 19.

Lembaga Swadaya Masyarakat itu menduga telah terjadi maladministrasi dalam penegakan protkes yang dilakukan oleh tim Satgas atau pemerintah kota Banda Aceh.

Mereka menilai aturan yang dijadikan dasar tindakannya itu sama sekali tidak mengatur tentang jam malam, ketentuan yang khusus dan wajib dilakukan baik perseorangan maupun tempat usaha adalah melaksanakan protokol kesehatan yang disebut 4M.

Nah, kita sepakat dengan NGO HAM yang mempersoalkan penyegelan tempat usaha. Jangan mentang-mentang penguasa lantas bisa berbuat seenaknya tanpa mengindahkan dampak terhadap pelaku usaha.

Meskipun begitu, pemilik usaha juga harus taat peraturan dan menjalankan usahanya dengan baik. Bila memang diharuskan tutup pada jam tertentu, maka ikutilah anjuran pemerintah. Ini demi kebaikan kita bersama.

Terus terang kita semua saat ini berada dalam situasi sulit. Rakyat dan pemerintah termasuk pemilik usaha perlu meningkatkan kerjasama untuk mengatasi wabah Covid-19 ini.

Semoga peristiwa yang terlanjur membuat pelaku usaha ketakutan tidak terus menggelinding. Tim patroli setop melakukan penyegelan namun bisa menempuh cara persuasif agar pemilik usaha dapat mematuhi peraturan terkait protkes atau jam malam. (*)