Penundaan Qanun LKS Tidak Logis

Seharusnya, Gubernur Aceh sangat memahami cita-cita rakyat Aceh untuk melaksanakan ekonomi syariah dengan kaffah.
Qanun LKS
Prof. Dr. M. Shabri Abd. Majid, SE., M.Ec

Apa buktinya, bank syariah dilarang bertransaksi dengan bank konvensional di negara lain?

Di Malaysia dan negara Timur Tengah lainnya, bank syariah di sana bebas melakukan transaksi dengan bank konvensional antar negara.

Jika pun kegiatan eksport pengusaha KADIN ingin dilindungi, seberapa besarkah pertumbuhan ekonomi Aceh telah didongkrak oleh ekport para pengusaha KADIN Aceh?

Sebaliknya, jumlah import Aceh malah lebih besar dari nilai eksport? 

Jangan-jangan ekport-import pengusaha KADIN Aceh hanya menambah jurang disparitas pendapatan masyarakat Aceh, dan perekonomian Aceh semakin tidak berkeadilan.

Janganlah karena mengejar keuntungan duniawi yang belum jelas, malah Gubernur menukarnya dengan dosa besar riba yang sudah nyata bagi pelakunya.

Apalagi bagi pemimpin yang membiarkan riba terus meluluhlantakkan keadilan ekonomi rakyat Aceh, padahal beliau punya kemampuan, maka tunggulah azab Allah SWT yang pasti. 

Keinginan Gubernur Aceh menunda pelaksanaan Qanun LKS semakin terkesan aneh dan dipaksakan. Hanya karena mengakomodir aspirasi segelintir pelaku bisnis di Aceh, Qanun LKS ditunda. Padahal bumi Aceh milik lebih dari 5 juta penduduk, bukan milik segelintir pengusaha.

Hasrat masyarakat Aceh melaksanakan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi sudah sangat lama.

Qanun LKS tidaklah lahir begitu saja. Hadirnya Qanun LKS melalui proses yang sangat panjang yang sudah diamanatkan mulai dari UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahaan Aceh, Qanun No. 2 tahun 2009 tentang MPU, Fatwa MPU No. 11, tahun 2013 tentang Kearifan Lokal Ekonomi Syariah, Qanun No. 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.

Seharusnya, Gubernur Aceh sangat memahami cita-cita rakyat Aceh untuk melaksanakan ekonomi syariah dengan kaffah.

Jangan malah membiarkan di bumi Aceh beroperasi lembaga keuangan ribawi. Jangan samakan Aceh seperti negara lain yang masih menganut dua sistim ekonomi secara parelel, sistem ekonomi konvensional bersamaan dengan ekonomi Islam. 

Aceh beda dengan daerah dan negara lain, Aceh punya hak keistimewaan melaksanaan ajaran Islam, sedangkan daerah dan negara lain tidak!

Kenapa penundaan pelaksanaan Qanun LKS harus ke tahun 2026? Kenapa tanggungjawab Gubernur Aceh sekarang diebankan ke pemerintah Aceh selanjutnya yang belum jelas?

Siapa dapat menjamin, jika Qanun ditunda, dan ianya pasti dilaksanakan di tahun 2026?

Jangankan menjamin pelaksanaan Qanun di tahun 2026, tidak siapapun diantara kita, termasuk Gubernur bisa menjamin umurnya dan masih hidup di tahun 2026?

Semoga, Pak Gubernur dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya di depan Allah SWT.

Mudahan pemimpin Aceh terus menjadikan kepemimpinannya sebagai ladang ibadah dan jihad membebaskan riba di bumi Aceh, sebuah cita-cita mulia.

Pemimpin Aceh dapat menjadikan momen pelaksanaan Qanun LKS sebagai kunci khusus memasuki syurga Allah.

Alasan penundaan Qanun LKS karena lembaga keuangan yang ada di Aceh sekarang tidak memiliki fasilitas lengkap dan belum siap, sangatlah tidak masuk akal.

Bapak Gubernur seharusnya harus lebih arif dan bijakasana, bank syariah yang ada di Aceh bukan saja Bank Aceh Syariah yang masih kalah fasilitasnya, tetapi di Aceh juga terdapat perbankan BUMN syariah yang fasilitasnya sangat memadai. 

Lewat berbagai berita-berita di media massa dan juga diskusi dengan berbagai pihak perbankan syariah, semua lembaga perbankan syariah di Aceh mengatakan sudah sangat menyambut LKS.

Bahkan, Bank BUMN Syariah di Aceh ini sudah hampir 100% melakukan perubahan menyambut pelaksanaan Qanun LKS.

Bank BUMN syariah juga memiliki fasilitas eksport-import.

Apalagi dengan kebijakan pemerintah yang telah memergerkan tiga bank BUMN syariah, yaitu BNI syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah manjadi satu bank syariah besar.

Mergernya tiga bank syariah ini pasti akan mampu menghadirkan pelayanan dan fasilitas perbankan yang mampu berkompetisi dengan perbankan konvensional.

Ketika masyarakat dan pelaku bisnis di daerah dan negara lain berlomba-lomba menggunakan bank syariah, kenapa pemerintah Aceh malah semakin tidak bisa berpisah dengan praktik ribawi?

Terakhir, Pemimpin Aceh juga beragumentasi bahwa Qanun LKS harus ditunda dan direvisi, karena penyaluran KUR dan bantuan beberapa program nasional, seperti PKH, dana desa, dan sejenisnya masih menggunakan bank konvensional.

Ini adalah sebuah alasan yang menunjukkan kelemahan Gubernur Aceh sendiri yang tidak punya kemampuan daya lobbi dengan pemerintah pusat.

Jika pemerintah mau, maka dengan mudah untuk penyaluran berbagai bantuan pusat untuk Aceh harus disalurkan melalui bank syariah.

Toh, bank syariah juga milik BUMN, milik pemerintah?

Jika sudah gelap mata-hati dan mendengar bisikan syetan, sering membuat kita hilang akal sehat dan berpihak pada nilai-nilai kebenaran!

Mudahan-mudahan, Gubernur daerah syariat Islam tidak demikian, semoga.

Gubernur Aceh adalah pemimpin yang selalu membuat kebijakan demi kemaslahatan bersama sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Qanun LKS tidak boleh ditunda.

Penundaan Qanun LKS melukai cita-cita masyarakat Aceh melaksanakan syariat Islam secara kaffah. (*)

Penulis adalah Guru Besar Ekonomi Syariah, Universitas Syiah Kuala