Penilaian Pelayanan Zona Merah, Bupati Agara Sanksi Lima Kadis, Tiga Dibebaskan dari Jabatan, Dua Penundaan Kenaikan Pangkat

Penilaian Pelayanan Zona Merah, Bupati Agara Sanksi Lima Kadis, Tiga Dibebaskan dari Jabatan, Dua Penundaan Kenaikan Pangkat

ACEHSATU.COM [ ACEH TENGGARA – Lima Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Aceh Tenggara diberi sanksi mulai dari penundaan kenaikan pangkat sampai pembebasan jabatan sehubungan temuan Ombusdman RI Perwakilan Aceh terhadap beberapa pelayanan publik di daerah itu berada dalam zona merah.

Survey Penilaian ini dilakukan Ombudsma RI Aceh pada tahun 2019, yang hasil penilayannya di tuangkan dalam surat Ombudsman RI Perwakilan Aceh nomor 13/3319/PC 01.04/XI/2019, tentang hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik 2019 sehingga daerah ini berada dalam zona merah

Dampak dari penilaian tersebut, Bupati Aceh Tenggara, Raidin Pinim memberikan sanksi kepada lima kepala dinas tersebut yakni, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zulkarnaen, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Edisah, keduanya, mendapat hukuman tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama setahun.

Sedangkan tiga Kepala Dinas lagi diberi sanksi  tegas berupa pembebasan dari jabatan Kadis, yakni, Kepala Dinas Perhubungan, Ralefuddin. Kepala Dinas Sosial, Karimin, dan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Irvan Iskandar.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh,  Dr Taqwaddin melalui Asisten Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Ilyas Isti  dan Ketua Tim Penilaian, Rudi Ismawan kepada Acehsatu.com, Selasa (9/6/2020) mengapresiasi terhadap ketegasan Bupati Aceh Tenggara memberikan saksi kepada Kadis yang zona merah penilaian pelayanan terhadap warga.

Dijelaskan, pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan survey penilaian pelayanann di Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2019. Beberapa temuan di organisasi perangkat daerah itu, diantaranya, tidak ada satupun standar pelayanan yang terpampang di kantor, tidak ada visi misi pelayanan, bahkan ada dinas saat didatangi pagi oleh tim penilaian,  kantor pelayanannya belum buka pagi hari dan tidak ada orang.

“Begitu juga saat di datangi siang hari juga tidak ada orang dengan kondisi kantor tertutup,” ujar Ilyas Isti.

“Temuan ini sangat fatal terlebih kantor pelayanan yang melayani urusan warga, orang mau ngurus sesuatu tidak ada termpampang persyaratannya sehingga sangat rawan pungli  karena setiap kantor pelayanan harus terpampang jangka waktu pelayanan, biaya,’ jelas Ilyas.

“Karena sebagian besar tidak tidak sesuai standar pelayanan makanya ada beberapa OPD  berada dalam zoan merah,” pungkas Ilyas (*)