Penilaian Barisan Relawan Jokowi soal Isu Pemekaran ALA: Sudah Selesai Sejak MoU Helsinki Antara RI-GAM Diteken

Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP) Provinsi Aceh menilai bahwa isu pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) merupakan alat politisi lokal di Aceh untuk menarik simpati, terutama menjelang kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Ilustrasi - Danau Lut Tawar di Aceh Tengah, salah satu kabupaten dalam wilayah Aceh Leuser Antara (ALA). (ANTARA/Khalis)

ACEHSATU.COM Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP) Provinsi Aceh menilai bahwa isu pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) merupakan alat politisi lokal di Aceh untuk menarik simpati, terutama menjelang kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Seperti dikutip dari Antara, Ketua BARA JP Aceh Adli Abdullah mengatakan, bahwa isu pemekaran tersebut sebenarnya sudah selesai sejak MoU Helsinki antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diteken pada 2005 silam.

Bahkan, katanya lebih lanjut, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi telah mengeluarkan peringatan bahwa agenda pemekaran daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota masih berstatus moratorium atau penghentian.

"Malah hal itu disampaikan Presiden Jokowi ketika meresmikan Bandara Rembele di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah pada Rabu 2 Maret 2016 lalu," kata Adli.

Menurut Adli, pemekaran provinsi ALA menjadi alat politik musiman menjelang Pilkada di Tanah Rencong. Katanya, pihak yang memunculkan pemekaran tersebut telah mengabaikan bahwa perdamaian Aceh lebih diutamakan daripada kepentingan sesaat suatu golongan.

"Kalau ALA sebuah gerakan untuk kesejahteraan patut kita apresiasi. Bersyukur dan kita menjadi salah satu pendukung. Tapi kalau munculnya musiman yang dimainkan elit-elit lokal yang sudah diketahui oleh publik, untuk menekan kelompok elit lain, maka sangat wajar jika isu pemekaran sarat kepentingan kaum elit politik lokal," ujar Adli, seperti dilansir Antara, Selasa (29/9/2020).

Pemilik gelar doktor itu menekankan bahwa poin penting yang harus diperhatikan bahwa pemekaran itu melanggar kesepakatan damai Pemerintah RI-GAM dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Disamping, rentak pembangunan di kawasan ini pun semakin bergairah, terutama akses jalan yang sudah sangat maksimal, katanya.

"Mustahil Pemerintah Pusat menyetujui pemekaran dengan mengorbakan MoU Helsinki dan UUPA, makanya seharusnya elit lokal tidak memecah belah masyarakat dengan isu musiman ini," ujarnya lagi.

Lanjut Adli, pemekaran itu bukan hanya berkaitan dengan masalah politik, tetapi juga kebutuhan anggaran yang sangat besar, apalagi negara sedang berjuang menangani pandemi COVID-19.

"Saya kira sangat tidak strategis dan bijak, ketika Indonesia yang lagi menghadapi pandemi dan telah menyebabkan terjadi resesi ekonomi sekarang ini, oleh elit-elit memunculkan isu yang tidak begitu penting ini," ujarnya. (*)