Pengetatan PPKM Mikro Kota Banda Aceh: Aktivitas Belajar Mengajar di Sekolah Hingga Kuliah Wajib Daring

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) mulai tanggal 6 Juli hingga 20 Juli 2021 yang akan berlaku di semua provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali. Akibatnya aktivitas belajar mengajar wajib dilakukan secara daring.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Dokumentasi Humas Setkab)

ACEHSATU.COM | BAND ACEH – Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakukan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) mulai tanggal 6 Juli hingga 20 Juli 2021 yang akan berlaku di semua provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali. Akibatnya aktivitas belajar mengajar wajib dilakukan secara daring.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam keterangan pers mengenai Perpanjangan dan Pengetatan Pelaksanaan PPKM Mikro, Senin (05/07/2021) secara virtual.

Kota Banda Aceh termasuk dalam daftar daerah yang terkenan pengetatan tersebut bersama dengan 43 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Menurut ketentuan yang disebutkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Ekonomi) Airlangga Hartarto kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring baik di sekolah maupun perguruan tinggi.

Kegiatan belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, akademi, serta tempat pendidikan/pelatihan diberlakukan ketentuan:

  1. Kabupaten/kota level 4: dilakukan secara daring; dan
  2. Kabupaten/kota level lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Malam Takbiran dan Takbir Keliling Dilarang

Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto/Foto setkab

Sementara, dalam pengaturan di PPKM Mikro Tahap XII (tanggal 6 – 20 Juli 2021) juga telah diatur tentang pengaturan ibadah pada Hari Raya Idul Adha 1442 H, yang secara khusus mendasarkan pada pengaturan di Surat Edaran Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Salat Idul Adha, Pelaksanaan Kurban 1442 H di Luar Wilayah PPKM Darurat.

Pengaturannya antara lain meliputi ketentuan malam takbiran dan takbir keliling dilarang; Salat Idul Adha ditiadakan bagi daerah risiko tinggi; serta pelaksanaan kurban yaitu dalam penyembelihan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan, dan pendistribusian dagingnya langsung diantar ke masyarakat bersangkutan.

Sebelumnya, dalam upaya mengendalikan lonjakan kasus COVID-19, sebelumnya mulai tanggal 3 Juli 2021 pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali. (*)