Pengembangan UMKM & UKM Harus Digalakan Demi Kestabilan dan Kemakmuran Ekonomi Rakyat Aceh

Oleh: Dr. Zainuddin, SE., M. Si.

ACEHSATU.COM – Sejarah membuktikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mampu bertahan di dalam suasana krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1997/1998 yang lalu.

Di saat itu satu persatu perusahaan besar tumbang justru usaha UMKM dan UKM  tak goyah malah menjadi tulang punggung perekonomian kala itu.

Ada perbedaan antara UMKM dan UKM, yaitu jika UMKM merupakan usaha mikro produktif  orang perorangan atau badan usaha perorangan memiliki omzet 50 juta rupiah hingga 300 juta rupiah, dan merupakan usaha kecil dari orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan besar yang memiliki omzet 300 juta rupiah hingga 2,5 miliyar rupiah.

Sedangkan, UKM merupakan kegiatan ekonomi dengan kriteria memiliki aset 50 miliyar rupiah dan memiliki omzet hingga 250 miliyar rupiah.

Kenapa bisa dikatakan bahwa UMKM dan UKM bisa menjadi formula kestabilan dan kemakmuran ekonomi rakyat?

Karena usaha mikro yang langsung menyentuh area kegiatan rakyat jelata dalam mencari pendapatan demi pemenuhan kebutuhannya atau usaha atau kesempatan kerja mencari nafkah oleh rakyat kebanyakan dan lebih dikenal dengan sebagai sektor usaha informal.

Adapun ada beberapa bentuk dari sektor informal tersebut, yaitu 1) livelihood activities bisa dimaknai usaha perorangan yang keseharian untuk mencari nafkah, seperti pembuat kue yang dipasarkan di warung kopi, pedagang kaki lima, pencocok tanam sayur mayur, petani kebun perorangan, peternak unggas, pembudidayaan ikan (semisal keramba ikan di sungai dll) dan lain sebagainya, 2) micro enterprise bisa dimaknai usaha kecil mengah yang mempunyai sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan, seperti pengrajin tikar pandan, pengrajin mebel yang sederhana, dan pengrajin lainya yang bersifat sederhana namun bernilai ekonomis, 3) small dynamic enterprise bisa dimaknai usaha kecil menengah yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan, seperti usaha yang sudah mampu menerima sub-sub kontraktor dan bisa melakukan ekspor atas produknya, dan 4) fast moving enterprise, merupakan usaha kecil yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

Selanjutnya, Pemerintah Aceh termasuk seluruh tingkat dua harus proaktif menggalakan UMKM dan UKM, artinya harus ada stimulus yang nyata tentang pengembangan usaha tersebut baik dalam hal permodalan maupun lainnya.

Mungkin jika UMKM di kota-kota bisa identik dengan pedagang kaki lima dan pembuat kue yang dipasarkan di warung-warung kopi, hal ini harus ada kehadiran pemerintah sebenarnya tentang bagaimana seharusnya perlakuan yang memiliki profit yang nyata setiap hari demi kebutuhan yang bersangkutan.

Seperti halnya pedagang kaki lima jangan hanya pemerintah bisanya mengusir dan mengusir serta merelokasi ketempat yang jarang ada pejalan kaki sehingga sungguh si pedagang tidak ada yang meminta dagangannya, dan begitu juga tentang permodalan harus ada regulasi dari pemerintah tanpa banyak syarat agar terhindar dari upaya pedagang mengakses modal yang berasal dari rentenir.

Begitu juga para pembuat kue-kue yang diedar pagi hari seluruh warung kopi yang ada, harus ada kehadiran pemerintah sebagai pendamping baik mengenai soal quality controlnya, baik kandungan maupun hegenitas agar produk itu benar-benar layak dikonsumsi oleh masyarakat, maknanya usaha mikro masyarakat juga terpantau dan dibimbing oleh manajemen pemerintah.

Begitu pula terhadap usaha mikro yang berbasis di pedesaan dan daerah pesisir, harus ada kehadiran pemerintah disitu, jangan hanya berharap datanya saja melalui BPS sebagai laporan prestasi, padahal pemerintah tak pernah hadir untuk mereka.

Banyak contoh ketidakhadiran pemerintah dalam usaha mikro masyarakat, semisal para petani dan peternak di desa-desa mereka hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, baik manajemen maupun permodalan dalam aktivitasnya.

Semestinya, pemerintah harus hadir untuk itu melalui aparaturnya untuk membantu para masyrakat mencapai efesiensi, efektivitas dan ekonomisasi dalam usahanya.

Karena bila berhasil UMKM dan UKM ditengah-tengah masyarakat itu adalah merupakan prestasi yang prestisius bagi pemerintah itu sendiri.

Banyak kejadian kehadiran pemerintah pada usaha mikro masyarakat hanya pada tataran penyerahan bibit atau benih saja, habis itu soal bagaimana perlakuan selanjutnya terserah si masyarakat itu sendiri.

Sehingga, terkesan bahwa pemberian bibit atau benih itu hanya semata-mata untuk tercapainya realisasi budget semata dan itu terulang berulang kali.

Bila praktik seperti ini maka tidak salah ada ungkapan bahwa Aceh banyak uang tapi tak pantas dicontoh.

Maknanya bahwa Aceh memiliki budget lebih dari sepuluh triliyun rupiah setiap tahunnya dengan penduduk tidak lebih lima juta jiwa, mestinya setelah sepuluh tahun damai sudah menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia, akan tetapi hal ini tidak terjadi malah sebaliknya menjadi termiskin di Sumatera.

Barang kali selama ini ada peran pemerintah untuk UKM dan UKM namun masih pada tataran minimal dan pada administratif saja tadak pada kesungguhan berpihak pada usaha tersebut.

Padahal jika cerdas pemerintah Aceh bisa mengaet perguruan tinggi yang ada di Aceh sekarang sudah mencapai lebih dari sembilan puluh buah untuk dijadikan mitra dalam usaha pengembangan UMKM dan UKM dengan pola asuh, dimana perguruan tinggi diberi wewenang mengasuh, membimbing dan mengkoordinasikan UMKM dan UKM di setiap daerah di Aceh dan diminta progresnya secara periodik sebagai acuan capaian tujuan, disamping juga turut seta aparatur pemerintah itu sendiri.

Bagaimana pola dan tata cara penganggarannya itu harus melalui perenungan yang mendalam bagaimana sebisa mumgkin budget yang ada semata-mata demi kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya demi memperkaya diri para pelaku itu sendiri.

Ada sebauah cerita tentang UMKM dan UKM yang secara langsung penulis melihat sendiri, karena penulis pada tahun 1995 pernah ikut semacam pendalaman materi mengenai Baitul Mal Watamwil di Jakarta dari unsur pemuda masyarakat Aceh di Jakarta pada waktu itu.

Kemudian saya melihat bahwa pada waktu itu setiap surau dan bahkan mesjid dijadikan pusat ekonomi rakyat semacam koperasi, dimana unsur masyarakat sekitar dijadikan owner sekaligus konsumen tepatnya pada saat itu di Pasar Rebo (kalau tidak salah karena sudah lama sekali) kami dibawa oleh TOT Baitul Mal Watamwil melihatnya, dan ternyata pada saat itu sungguh menarik dan mereka menyediakan sebagian kebutuhan masyarakat sekitar di badan tersebut untuk diperjual belikan kepada masyrakat sekitar dengan pola profit menajdi milik masyarakat itu sendiri juga.

Tentang sekelumit cerita pengalaman penulis ini, semestinya ide untuk menggerakan UMKM dan UKM di Aceh harus tertuju sentralnya di masjid-masjid sebagai wadah diskusi dan pemotivasian masyarakat dalam melakukan usaha karena tepat sekali ini dilakukan disebabkan Aceh sudah mantap dengan delabel daerah syariah.

Maknanya, mesjid harus menjadi pusat kajian agama sebagai alasan utama dan menjadi pusat kajian ekonomi rakyat sebagai alansan selanjutnya.

Demikian, sumbang fikir bagaimana kemudian harus kita ubah dari yang tidak termotivasi menjadi termotivasi dan yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan konsep pemerintah yang memihak pada rakyat dan kebenaran.

Insya Allah selama usaha mencari ridho Nya yang diperbolehkan  dengan taktik dan usaha sungguh-sungguh pasti aka nada takdir yang baik untuk itu.

Mohon maaf jika salah karena tulisan ini bertujuan baik bukan untuk menyerang siapapun jua dan terima kasih. Amiin. (*)

(Penulis Adalah Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik USM Aceh)