Pengamat Kebijakan Publik Aceh Minta Presiden Tak Izinkan Sekda Rangkap Jadi PJ Gubernur

"Kita khawatir jika Sekda merangkap sebagai Gubernur tidak akan mampu memberikan pelayanan internal administrasi pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik dan sukses,"
Pengamat minta Presiden tak paksakan Sekda rangkap jadi Pj Gubernur
Pengamat kebijakan publik Aceh Nasrul Zaman

ACEHSATU.COM | Banda Aceh – Pengamat Kebijakan Publik Aceh minta Presiden tak Izinkan Sekda rangkap jadi Pj Gubernur.

Pengamat Kebijakan Publik di Aceh Nasrul Zaman meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak mengizinkan seorang Sekretaris Daerah (Sekda) merangkap jabatan sebagai Pelaksana Jabatan (PJ) Gubernur jelang Pilkada 2024.

“Kita berharap Presiden atau Mendagri tidak memaksakan seorang Sekda merangkap sebagai pejabat Gubernur terlebih periode pemilu serentak masih relatif lama pada 2024 atau dua tahun,” kata Nasrul Zaman, di Banda Aceh, Kamis.

Baca juga: Mengenal Safrizal, Calon Kuat Pj Gubernur Aceh yang Disebut Mualem

Nasrul menyampaikan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018, tugas Sekda membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah.

Karenanya, kata Nasrul, memaksakan seorang Sekda merangkap sebagai pejabat Gubernur yang memiliki tugas dan kewajiban cukup berat dan luas tersebut dikhawatirkan tidak berjalan baik. 

Baca juga: Ini Delapan Kriteria Usulan DPRA Untuk Menjadi Calon Pj Gubernur Aceh ke Presiden

“Kita khawatir jika Sekda merangkap sebagai Gubernur tidak akan mampu memberikan pelayanan internal administrasi pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik dan sukses,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Nasrul, jika tetap memaksakan rangkap jabatan, maka kewenangan yang sangat besar tersebut bisa membuat kecenderungan sifat dan sikap koruptif.

“Karena semakin terbuka dan bisa dengan mudah terjadi, hingga pada akhirnya akan merugikan daerah dan warga masyarakat yang dipimpin,” katanya.

Berangkat dari itu, dirinya berharap Presiden dan Mendagri tidak memaksakan atau mengizinkan seorang Sekda merangkap sebagai Pj Gubernur saat Pilkada 2024 mendatang.

“Sangat memberikan harapan pelayanan publik terbaik jika Sekda dan pejabat Gubernur merupakan orang yang berbeda,” demikian Nasrul Zaman.