Penentuan Tapal Batas Aceh tak Merujuk MoU Helsinki, Anggota DPRA: Rugikan Aceh, Apanya yang Berhasil?

Penentuan Tapal Batas Aceh tak Merujuk MoU Helsinki, Anggota DPRA: Apanya yang Berhasil?

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menyatakan bahwa kebijakan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri melalui Direktorat Toponimi dan Batas Daerah yang telah mengesahkan sembilan Permendagri terkait batas antar-kabupaten/kota di Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, sebagai sebuah keberhasilan.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh,  Syakir menyebut ha itu sebagai keberhasilan luar biasa dan langkah baru percepatan penegasan batas Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Karena persoalan sengketa tapal batas daerah di dua provinsi ini terus berlarut sejak tahun 1988.

Namun, penilaian berbeda datang dari kalangan Anggota DPRA, Iskandar Usman Al Farlaky.

“Apanya yang jadi poin keberhasilan? Tak ada, malah yang ada justru merugikan Aceh,” tegas poltisi muda dari Partai Aceh ini kepada ACEHSATU.com, Jumat (12/6/2020).

Pasalnya, kata Iskandar, penentuan tapal batas itu tidak merujuk pada Peta 1 Juli 1956 sebagaimana yang diamanahkan dalam poin 1.1.4 MoU Helsinki.

Seharusnya, sambung Iskandar, eksekutif Aceh melayangkan surat protes ke jajaran terkait di Jakarta soal penetapan yang dinilai masih menyimpang dari MoU yang disepakati bersama di Helsinki.

“Bukan malah mengucapkan rasa terima kasih atas kebijakan tersebut,” tambah Iskandar.

Iskandar mengatakan, MoU Helsinki bukan cuma milik PA dan GAM, tapi seluruh masyarakat di Aceh.

“Jangan main suka berpura-pura la, tidak etis, nanti rakyat akan marah,” ujar mantan aktivis mahasiswa ini.

Ucapan terima kasih sebagai keberhasilan, kata Iskandar, sangat tidak elok di tengah upaya rakyat meperjuangkan terlaksananya implementasi MoU Helsinki secara menyeluruh.

“Aneh, kalo soal Dana Otsus, eksekutif ngotot harus dipenuhi, tapi giliran tapal batas sudah pura-pura lupa,” ketusnya.

Menurut Iskandar, jika merujuk MoU Helsinki, maka penentuan tapal batas Aceh harus merujuk pada Peta 1 Juli 1956. Sehingga  Langkat, Deli dan Asahan masuk dalam peta wilayah Aceh. (*)

LIHAT VIDEO PELANGGARAN HAM DI ACEH: