Pencemaran Nama Baik Eks Petinggi GAM Atas Penggelapan Sumbangan Mesjid, KPA Lapor Polisi

"Kami melaporkan keempat orang ini karena diduga telah melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh para petinggi mantan kombatan GAM menggelapkan uang sumbangan pembangunan masjid di Aceh Utara,"
pencemaran nama baik eks petinggi GAM, KPA lapor polisi
pencemaran nama baik eks petinggi GAM, KPA lapor polisi

ACEHSATU.COM | Lhokseumawe – Pencemaran nama baik eks petinggi GAM atas penggelapan sumbangan mesjid, KPA lapor polis

Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pasee melaporkan empat warga Aceh Utara karena diduga melakukan pencemaran nama baik atau fitnah kepada para eks petinggi kombatan GAM.

Juru Bicara KPA Wilayah Pase M Jhony di Lhokseumawe, Selasa, mengatakan empat orang yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik di media sosial tersebut yakni, MN, RH dan WD serta AT.

“Kami melaporkan keempat orang ini karena diduga telah melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh para petinggi mantan kombatan GAM menggelapkan uang sumbangan pembangunan masjid di Aceh Utara,” katanya. 

M Jhony mengatakan tuduhan dilontarkan kepada eks petinggi GAM tersebut tidak berdasar. Bahkan pihaknya juga memastikan bahwa pihak terlapor tersebut tidak terlibat dalam panitia pembangunan masjid. 

“Empat warga ini telah mencemarkan nama baik para eks petinggi kombatan GAM, di antaranya Wali Nanggroe Teungku Malik Mahmud Al Haythar. Bahkan video tersebut kemudian diunggah di sejumlah situs jejaring sosial,” katanya. 

Menurut M Jhony, saat ini laporan tersebut telah ditangani Satreskrim Polres Lhokseumawe dan para pengurus KPA Wilayah Pasee maupun Partai Aceh akan terus mengawal kasus tersebut. 

“Kami tidak tahu, apakah aksi tersebut ada yang menunggangi ataupun tidak, namun meminta petugas kepolisian dapat mengusut tuntas perkara dugaan pencemaran nama baik ini,” katanya.

Berita Sebelumnya Geser Dahlan Jamaluddin dari Jabatan Ketua DPR Aceh, Partai Aceh Tunjuk Sosok Ini

Ketua Umum Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf resmi menggeser Dahlan Jamaluddin dari posisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dan menunjuk Saiful Bahri untuk menjabat pada sisa jabatan 2019-2024.

Surat penunjukan Saiful Bahri sebagai Ketua DPR Aceh diserahkan Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri, Senin (14/3/2022) di ruang kerja Wakil Ketua DPR Aceh, Dalimi yang turut disaksikan Hendra Budian.

Baca Juga: Fraksi Gerindra Ucapkan Selamat Kepada Pon Yahya Jadi ketua DPRA Sisa Jabatan 2019-2024

Surat penunjukan Saiful Bahri atau yang kerap disapa dengan sebutan Pon Yahya ditanda tangani Ketua Umum DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf dan Sekretaris Jenderal Kamaruddin Abu Bakar.

Surat dengan nomor 0367/DPA-PA/III/2022 ditujukan kepada Pimpinan DPR Aceh dengan perihal Usulan Pergantian Ketua DPRA Periode 2019-2024.