Pencairan DD Tahap Tiga di Aceh Tamiang Menunggu Review ADD Tahun 2015-2019

Pencairan Dana desa tahap ke tiga yang tinggal 20 persen lagi di Aceh Tamiang saat ini menunggu rekonsiliasi atau mencocokan saldo atau silpa Mata Anggaran Dana Desa dari Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Kementerian Desa.
ppkm
Kadis Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Aceh Tamiang, Mix Donal. (Foto. Muhammad Nasir/ACEHSATU.COM).

Laporan Muhammad Nasir, Aceh Tamiang

ACEHSATU.COM, ACEH TAMIANG –  Pencairan Dana desa tahap ke tiga yang tinggal 20 persen lagi di Aceh Tamiang saat ini menunggu  rekonsiliasi atau mencocokan saldo atau silpa Mata Anggaran Dana Desa dari Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Kementerian Desa.

“Review atau lebih dikenal rekonsilasi dana desa lima tahun kebelakang itu, perintah Kementerian Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa,” ujar Kadis Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Aceh Tamiang, Mix Donal, seperti dilansir Tamiangsatu.com, Rabu (30/9/2020).

Tambah Kadis, di pasal  52 disebutkan, bahwa sisa dana desa yang masih berada di rekening kas desa dan rekening kas umum daerah yang tidak dipergunakan atau dianggarkan kembali, maka atas sisa dana desa dimaksud disetor ke rekening kas umum negara paling lambat pada bulan Desember 2020.

“Sisa dana desa sebagaimana dimaksud adalah sisa dana desa mulai tahuan naggaran 2015-2018 pada RKD dan sisa dana desa mulai tahun anggaran 2015-2019 pada RKUD,” ujar kadis lagi .

Saat ini, pihaknya lanjut Mix Donal, sedang melakukan review kembali anggaran ADD tahun sebelumnya berkaitan silva, karena selama ADD dikucurkan, pemerintah pusat belum pernah meminta pertanggung jawaban dana tersebut sehingga mereka ingin mengetahui silva dari tahun sebelumnya.

“Jika ada silva maka ADD akan dilakukan pengurangan, kondisi ini yang harus kita jelaskan kepada pemerintah pusat bahwa silva tahun sebelumnya sudah di anggarkan pada ADD tahun berikutnya dan sudah realisasi penggunaanya,” jelas Mix Donal.

Untuk itu semua, silva tersebut kita input kembali dalam sistem apilkasi online monitoring sistem pemberdaharaan anggaran negara dengan kondisi nol.

“Jika tidak kita lakukan pelaporan, ADD yang sudah digunakan di desa jadi masalah apalagi jika dilakukan pemotongan langsung karena ada silva di kas desa atau kas pemerintah, sementara desa sudah realisasi untuk pembangunan di kampung,” papar Kadis.

Dulu lanjut kadis lagi, saat awal dana desa ini dicairkan pemerintah pusat, targetnya mengucurkan dana desa dulu, yang penting habis anggarannya dengan “mengabaikan” aturan pelaporan namun sekarang baru dilakukan pencocokan, untuk itu harus kita laporkan jangan sampai jadi masalah dikemudian hari.

“Untuk melakukan audit dan evaluasi ini kita menggandeng pihak inspektorat Aceh Tamiang, Alhamdulillah dari 213 desa yang ada di Aceh Tamiang, saat ini sudah selesai dilakukan audit sekitar 130 kampung,” kata Kadis .

“Setelah selesai rekonsiliasi ini serta kita laporkan kepemerintah pusat, baru dibolehkan  pencairan dana desa tahap ketiga sebesar 20 persen lagi, untuk itu pihkanya berharap pemerintah kampung bersabar ,” tutur  Mantan Asisten Pemerintahan ini.

Terkait harmonisasi Perbup Bupati Aceh Tamiang tentang pencairan dana desa tahap ketiga tidak ada masalah lagi, demikian Kadis Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) Aceh Tamiang, Mix Donal. (*)