Penanganan Korupsi di Polda dan Kejati Aceh Disupervisi KPK, Ada yang Berumur 7 Tahun

Penanganan Korupsi di Polda dan Kejati Aceh Disupervisi KPK, Ada yang Berumur 7 Tahun

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Polda dan Kejati di Aceh. Dari sejumlah kasus yang dijadikan fokus, salah satunya diketahui mulai disidik pada tahun 2013 atau sejak 7 tahun lalu.

“Pada tanggal 13-18 Juli 2020 Tim Unit Koordinasi Wilayah Penindakan melakukan koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana korupsi (TPK) yang ditangani oleh Penyidik Kepolisian Daerah Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (19/7/2020).

Dijelaskan, kegiatan koordinasi dan supervisi di Polda Aceh, terdapat empat perkara yang menjadi fokus pembahasan.

Salah satunya, penanganan dugaan TPK penyalahgunaan kewenangan penggunaan uang atau anggaran Pemkab Gayo Lues bersumber dana APBD 2003-2006.

Kasus ini mulai disidik oleh Polda Aceh dan Polres Gayo Lues sejak tahun 2013.

Sementara koordinasi dan supervisi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh hanya pada dua dua perkara.

Salah satu kasus yang dibahas, adalah dugaan TPK proyek pembangunan pusat pasar kegiatan revitalisasi pasar tradisional dana DAK tambahan usulan daerah (Tahap 1) tahun 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp12.620.000.000.

Serta, pembangunan revitalisasi pasar Kecamatan Simpang Kiri tahap II (DAK tambahan 2015) tahun 2016 dengan sumber DAK tambahan usulan daerah tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp16.384.265.000.

Kedua proyek tersebut dilaksanakan melalui Dinas Perindustrian, Pertambangan, Koperasi dan UKM Kota Subulussalam.

Selain koordinasi dan supervisi dengan Polda dan Kejati Aceh, KPK juga melakukan koordinasi terkait perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) oleh auditor BPKP Perwakilan Provinci Aceh. (*)