Pemuda Sesalkan Tidak Masuknya Qanun Bank Lhokseumawe Syariah Pada Prolekda 2021

Pemuda Lhokseumawe Sesalkan Tidak Masuknya Qanun Bank Lhokseumawe Syariah Pada Prolekda 2021

ACEHSATU.COM | LHOKSEUMAWE – Tokoh Pemuda kota Lhokseumawe, Teuku Fazil Mutasar Menyesalkan Tidak Masuknya Qanun Bank Lhokseumawe Syariah Dalam Prolekda untuk di bahas DPRK Lhokseumawe tahun 2021.

Padahal Dengan Masuknya Qanun tersebut di Prolekda untuk dibahas Oleh DPRK Lhokseumawe tentu dapat melahirkan Bank Lhoseumawe syariah yang Pemerintah Kota (Pemkot) Miliki.

“dengan Lahirnya Bank Lhokseumawe Syariah kita dapat membantu Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kecil & menengah melalui program bantuan modal usaha kepada Petani, Nelayan, Pedagang Kecil/menengah & Pelaku UMKM (industri Rumahan) sehingga masyarakat tidak perlu lagi meminjam uang kepada rentenir.”

“Terlebih lagi saya berbicara keterwakilan Pemuda, banyak di lhokseumawe pemuda/i kreatif yang berwirausaha tetapi akses permodalan sangat minim”

“Kalau ada bank milik kita sendiri tentu lebih leluasa dalam membuat mekanisme sendiri tanpa harus terikat dengan mekanisme bank milik bumn/bumd lain yang bunga nya sangat mencekik rakyat. sehingga tujuan agar mendongkrak ekonomi rakyat kecil tercapai.”

“padahal kita telah mengetahui bahwa pemerintah memberikan modal usaha dalam bentuk Uang sekarang sudah dilarang, tetapi kalau dengan Perbankan itu bisa. apalagi kalau perbankannya milik pemerintah sendiri pasti lebih efisien lagi dengan memangkas birokrasi yg ada.”

“semua yang berhubungan antara pemerintah kota lhokseumawe dengan perbankan bisa dialihkan ke Bank milik lhokseumawe sendiri.”

“Beberapa Prosedur Telah dilalui seperti Tahap Awal yaitu Dengar Pendapat Rancangan Qanun tersebut Pihak Pemkot juga meminta Saran atau Pedapat dari instansi OJK Aceh & Bank Indonesia (BI) Lhokseumawe dan Kedua Lembaga Keuangan tersebut Memberi Rekomendasi Positif terhadap Rancangan Qanun tersebut.”

“Saya juga tidak tau kenapa Qanun Bank Lhokseumawe Syariah tidak masuk dalam Prolekda untuk dibahas. Apakah DPRK lhokseumawe tidak sepakat untuk memajukan perekonomian atau ada faktor lain.”

“seharusnya, Rancangan Qanun tersebut Masukkan Dulu Di Prolekda Sehingga ada “Ruang” Untuk Berdialektika Apa Manfaat Dan Kerugian Jika Qanun tersebut di Sah kan.”