Pemkab Pijay Perjelas Katagori Calon Penerima BLT 2021

Pemkab Pijay kini kembali memperjelas katagori calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2021.
Calon Penerima BLT 2021
Ilustrasi. Net

ACEHSATU.COM | PIDIE JAYA — Pemkab Pijay ¬†kini kembali memperjelas katagori calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2021.

Hal itu dilakukan karena selama ini masih ada warga yang protes terhadap BLT. Mereka tuding pemerintah (mulai dari keuchik, camat, dinsos hingga bupati) pilih kasih calon penerima bantuan BLT.

Surat ber-nomor 900/096/2021 tertanggal 6 Januari 2021 ditandatangai Wabup Pijay, H Said Mulyadi ditujukan kepada semua camat  di delapan kecamatan serta para keuchik yang tersebar di 222 gampong.

Surat yang juga ditembuskan kepada Ketua DPRK, BPKK, DPMG serta Inspektur adalah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 tahun 2020, tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.

Sekaitan dengan hal tersebut, pemkab setempat meminta kepada semua keuchik supaya melakukan verifikasi kembali data penerima BLT dana desa dengan mempedomani persyaratan.

Calon Penerima BLT 2021
Ilustrasi. Net

Yaitu, pertama adalah keluarga miskin atau  tidak mampu yang berdomisili di gampong yang bersangkutan.

Kedua, tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, bantuan sosial tunai dan program bantuan sosial.

Berdomisili atau menetap di gampong minimal satu tahun pada saat pendataan.Berikutnya, foto copi KK, KTP, foto calon penerima di depan rumah, surat pernyataan keluarga miskin bermaterai ditandatangani oleh yang bersangkutan, mengetahui keuchik dan tuha peuet. Calon penerima juga bukan PNS, TNI, Polri, pensiunan, pegawai swasta serta bukan perangkat gampong. 

Dalam surat tersebut, Pemkab Pijay juga mengintruksikan kepada semua keuchik, bahwa daftar keluarga penerima manfaat (KPM) BLT yang telah diverifikasi wajib dipublikasikan di tempat umum serta ditetapkan dengan Qanun Gampong dan tidak boleh diubah dalam tahun berjalan.

Daftar dimaksud juga disampaikan kepada bupati melalui DPMG sebelum pengesahan APBG tahun 2021. (*)