ACEHSATU.COM | BIREUEN – Mengevaluasi kinerja telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020, Pemkab Bireuen melalui Dinas Kesehatan, mengelar review kinerja tahunan aksi integrasi stunting.
Dibuka Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani SH MSi diikuti 90 peserta dihadiri para asisten, kepala SKPK terkait, kepala puskesmas, keuchik, kader pembangunan manusia desa, unsur terkait lainnya, Senin (08/02/2021) pagi di Aula Hotel Fajar.
Bupati Bireuen Dr H Muzakkar A Gani SH MSi dalam sambutannya diantaranya mengatakan, percepatan penurunan stunting adalah kegiatan prioritas nasional dan Bireuen salah satu kabupaten lokus stunting ditetapkan melalui surat Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Nomor: B.240/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/ 2019 tentang penyampaian perluasan lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2020, sejak ditetapkan pemerintah segera melakukan langkah percepatan penurunan stunting di Bireuen.
"Penurunan stunting ini penting dilakukan sedini mungkin menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti, terhambat tumbuh kembang anak," sebut Bupati dan diharap review kinerja tahun 2020 dapat kita evaluasi bersama-sama, dan dijadikan sebagai pembelajaran untuk perencanaan dan penganggaran serta upaya perbaikan layanan tahun 2021.
Kadinkes Bireuen Kepala dr Irwan A Gani dikonfirmasi Acehsatu.Com usai acara menjelaskan, pertemuan ini bertujuan melihat capaian kinerja terkait kegiatan penurunan stunting dilaksanakan tahun 2020, dan menyerap masukan berbagai pihak untuk kelanjutan kegiatan 2021.
Dalam pesiapan kegiatan tersebut, kata Kadinkes, juga ada rencana aksi akan kita lakukan yaitu kegiatan inovasi diantaranya program keluarga harapan (PKH) dikaitkan dengan Posyandu di desa, mengupayakan akses air bersih ke desa belum mendapat suplai air bersih.
Kemudian juga bagaimana strategi yang kita lakukan untuk dapat mencapai target imunisasi dasar lengkap terhadap bayi dan balita di Kabupaten Bireuen, untuk hal ini masih menjadi kendala di Bireuen dan di Provinsi Aceh.
"Dikaitkannya masyarakat penerima PKH dan Posyandu, agar warga yang memiliki bayi dan balita dapat diberi imunisasi dan ada daya dorong bagi masyarakat, dapat melindungi dari penyakit kemungkinan bisa dicegah dengan imunisasi", terang dr Irwan. (*)