Pemkab Aceh Barat Usulkan 350 Formasi Penerimaan PPPK di Tahun Ini

usulan 350 formasi P3K pada tahun ini, guna memenuhi jumlah tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat setelah sejumlah ASN di daerah tersebut memasuki masa pensiun dan membutuhkan sejumlah tenaga kerja di bidang lainnya.
Kepala BPKSDM Kabupaten Aceh Barat, Zakaria.
Kepala BPKSDM Kabupaten Aceh Barat, Zakaria.

ACEHSATU.COM | Meulaboh – Pemkab Aceh Barat usulkan 350 formasi penerimaan PPPK di Tahun ini.

Sebanyak 350 formasi pada seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahun 2022 yang di usulkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Barat.

“Insya Allah, jika tidak ada kendala, usulan penerimaan 350 formasi P3K ini akan tertampung dalam penerimaan tahun 2022,”

kata Kepala BPKSDM Kabupaten Aceh Barat, Zakaria di Meulaboh, Jumat.

Pada tahun 2021 lalu, jumlah formasi penerimaan CPNS dan  P3K di Aceh Barat berjumlah sebanyak 806 orang, terdiri dari 306 CPNS dan sisanya sebanyak 500 orang merupakan formasi pegawai dengan perjanjian kerja.

Zakaria mengatakan, usulan 350 formasi P3K pada tahun ini, guna memenuhi jumlah tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat,

setelah sejumlah ASN di daerah tersebut memasuki masa pensiun dan membutuhkan sejumlah tenaga kerja di bidang lainnya.

Ada pun formasi yang akan diterima pada seleksi penerimaan P3K di Aceh Barat tahun ini, meliputi tenaga pendidikan (guru), tenaga kesehatan, serta berbagai tenaga administrasi lainnya.

Ia juga menyebutkan, pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga tidak bisa melakukan penerimaan tes CPNS baru karena terbentur dengan aturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Dengan adanya penerimaan pegawai dengan perjanjian kerja, nantinya diharapkan kekosongan tenaga kerja di berbagai lembaga pemerintah di Aceh Barat akan terpenuhi.

Sehingga diharapkan layanan di sektor publik oleh pemerintah daerah akan lebih mudah dilakukan, guna melayani berbagai kebutuhan masyarakat oleh pemerintah daerah, demikian Zakaria.