Pemerintah Provinsi Aceh Mengabaikan Kewenangannya Terhadap Banjir Aceh Utara

Seakan banjir yang terjadi hampir setiap bulan dan rutin terjadi setiap tahun tersebut hanya menjadi ajang untuk para pemangku kekuasaan untuk berkunjung ke Aceh Utara
cek bay
Nasrizal Cek Bay politisi Partai Aceh

ACEHSATU.COM | Lhoksukon – Banjir yang melanda Aceh Utara sudah berpuluh puluh tahun lamanya namun hingga saat ini belum ada solusi dari pihak pemerintah terhadap cara untuk menanggulanginya.

Seakan banjir yang terjadi hampir setiap bulan dan rutin terjadi setiap tahun tersebut hanya menjadi ajang untuk para pemangku kekuasaan untuk berkunjung ke Aceh Utara, namun tidak pernah ada solusi dan juga penanganan yang serius dari pihak terkait.

Dimana diketahui banjir yang terjadi selain dari faktor tinggi nya curah hujan di Aceh Utara dan Bener Meriah juga disebabkan oleh banyaknya tanggul sungai di Aceh Utara yang sudah hancur tanpa kepedulian dari pihak Pemerintah.

Menanggapi permasalahan tersebut Nasrizal atau lebih dikenal Cek Bay angka bicara, dimana dirinya sangat prihatin dengan kondisi Aceh Utara saat ini yang hampir setiap bulan dan tahun banjir terjadi, ungkap Cek Bay pada Kamis (06/10).

Dirinya mengakui selama ini pihak pemerintah Aceh Utara selalu terbentur dengan kewenangan penanganan dalam hal sungai-sungai yang ada di Aceh Utara. Dimana kewenangan tersebut berada di tingkat Provinsi dan Pusat.

Namun dalam eksekusi nya pemerintah Provinsi dan pusat seakan tidak serius dalam hal untuk penanganan kerusakan-kerusakan sungai tersebut dan imbasnya masyarakat Aceh Utara selalu kebanjiran, sebut Cek Bay.

“Provinsi jangan hanya sekedar mengatasnamakan saja kewenangan penanganan tanggul dan sungai di Aceh Utara namun tidak pernah berbuat terhadap kewenangannya tersebut, dimana kita lihat sudah bertahun-tahun lamanya kebocoran tanggul sungai di Aceh Utara tanpa ada upaya untuk melakukan perbaikan”, Ungkap Cek Bay yang juga politisi Partai Aceh (PA).

Dirinya geram terhadap sikap Pemerintah Provinsi yang seakan lepas tangan dengan kewenangan nya.

“Jameun seugalom leu peng pemerintahan, yoh masa nenek geutanyou ek geupeugeut tangol ubena Krueng yang na di Aceh. Jino wate Pemerintah Aceh kaleu peng, Kameu thon – thon tangol yang putoh han ek jipeugeut. jeulas pemerintah Provinsi hana serius dalam menindaklanjuti musibah banjir”, terang Cek Bay dalam bahasa Aceh.

Ini sangat disayangkan dimana saat ini pemerintah yang mempunyai anggaran yang besar tapi untuk memperbaiki tanggul rusak saja tidak sanggup.

Terkadang hanya kebocoran sepanjang 50 meter saja tidak sanggup untuk dilakukan perbaikan. Cetus Cek Bay

“Artinya hari ini Pemerintah Provinsi tidak fokus terhadap pembangunan di seluruh Aceh khususnya di Aceh Utara karena ini berkaitan dengan kewenangannya”, tegas Cek Bay.

Selain itu dirinya juga mengharapkan agar pemerintah Provinsi untuk segera menyalurkan dana BTT (Belanja Tidak Terduga) terhadap titik-titik kebocoran tanggul yang ada di Aceh Utara.

Seperti kebocoran tanggul sungai Krueng Peutoe di Desa U Baro Kecamatan Cot Girek, Desa Geulumpang KM 10, Desa Kumbang LT, Dayah LT, Jok LT Kecamatan Lhoksukon, yang sudah bocor berbulan – bulan namun tidak ada penanganan, dan juga di beberapa titik lainnya yang memang tidak ada tanggul penahan di sepanjang sungai – sungai di Aceh Utara.

Dimana masyarakat di daerah tersebut merasakan banjir setiap minggunya, bahkan dalam bulan ini saja masyarakat desa kumbang LT sudah lima kali banjir, hal ini disampaikan Cek Bay di sela – sela dirinya menyalurkan bantuan kepada korban banjir.

Cek Bay yang juga Ketua Komisi IV DPRK Aceh Utara mendesak Pemerintah Aceh Utara agar selalu melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi dan Pusat supaya persoalan banjir di Aceh Utara teratasi jangan hanya mencari sensasi namun tidak ada eksekusi nya.

Jangan hari ini seakan – akan derita masyarakat Aceh Utara hanya menjadi tontonan, yang akhirnya hanya disalurkan bantuan sosial berupa Indomie dan telur namun selebihnya masyarakat menanggung sendiri beban ekonomi dan sosial dimana mereka setiap tahun bahkan bulan harus selalu membeli kasur dan peralatan rumah tangga yang rusak akibat terendam banjir.

Selain itu masyarakat juga harus kehilangan harta bendanya setiap kali musibah banjir datang, seperti di sektor pertanian, perikanan dan juga sektor peternakan.

Di mana sebelumnya di beritakan ada 13 Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dilanda banjir pada tanggal 05 Oktober dan ada sekitar 13.708 Jiwa warga Aceh Utara yang mengungsi akibat banjir