Pemerintah Didesak Segera Bayar Lahan Masyarakat Waduk Keureuto

Ketua Umum (Ketum) We Love Jokowi (WLJ), Yanes Yosua Frans Mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil turun Gunung untuk mengevaluasi Kepala BPN Aceh Utara.
Waduk Keureuto
Foto HO/ACEHSATU.com

ACEHSATU.COM | JAKARTA — Ketua Umum (Ketum) We Love Jokowi (WLJ), Yanes Yosua Frans Mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)  Sofyan Djalil turun Gunung untuk mengevaluasi Kepala BPN Aceh Utara.

“Jika tidak Bapak Presiden Joko Widodo yang harus mengevaluasi Bapak Sofyan Djalil selaku Menteri ATR/BPN,” kata Yanes Yosua Frans.

Dikatakan, pihaknya dari We Love Jokowi (WLJ) selaku Relawan Joko Widodo sangat konsen memantau dan mengawal seluruh program Presiden Joko Widodo apalagi Waduk Keureuto merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh Utara.

Presiden Joko Widodo kemungkinan besar akan meresmikan PSN Keureuto 2023 sesuai jadwal, maka dari itu proses tahapan pembayaran harus dipercepat supaya konstruksi bisa kembali dilanjutkan oleh perusahaan BUMN.

“Kami melihat tahapan pembebasan lahan sudah hampir selesai, Karna KJPP sudah siap menentukan nilainya artinya tinggal dikirim ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN),” katanya.

Waduk Keureuto
Foto HO/ACEHSATU.com

Menurutnya, WLJ tidak melihat ada masalah lagi, persoalan tapal batas sudah diselesaikan oleh Pemda Aceh Utara melalui Produk Hukum Perbup Nomor 1 Tahun 2021, WLJ mengapresiasi kinerja Pemkab Aceh Utara telah bekerja sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Maka dari itu, WLJ meminta BPN, Balai Sungai Wilayah Sumatra-1 (BWS) dan KJPP untuk segera menyelesaikan menyangkut proses administrasi pembayaran, harus kerja cepat karena ini PSN jangan gara-gara keterlambatan proses tahapan dibawah dikorbankan elektabilitas Presiden.

“Kami melihat ada keterlambatan kinerja BPN Aceh Utara di sini sehingga Sofyan Djalil harus turun gunung untuk mengevaluasi Kepala BPN Aceh Utara sebelum anda dievaluasi Presiden Joko Widodo.

“Masyarakat yang telah diinventarisasi identifikasi oleh negara sedang menunggu hak mereka diganti rugi oleh negara,” pungkasnya. (*)