oleh

Pemerintah Akan Revisi 74 Undang-undang, Negara Ini “Diciptakan” untuk Investor Asing?

ACEHSATU.COM – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo geram karena Indonesia tidak dapat menangkap potensi investasi lebih banyak dari hengkangnya puluhan perusahaan dari China. Para investor justru lebih tertarik dengan negara-negara tetangga untuk menjadi tempat berinvestasi. Terutama Vietnam.

Berbagai penyebab pun sudah diketahui mengapa para pemilik modal itu tidak tertarik menanamkan uang mereka di Indonesia. Padahal Jokowi sudah kesana kemari menawarkan peluang investasi termasuk bagi investor yang hengkang dari Tiongkok.

Terkait dengan kegagalan tersebut, Jokowi pun berencana merevisi 74 perundang-undangan soal perizinan yang diduga menghambat investasi. Upaya ini disebut dengan omnibus law yaitu, membuat satu Undang-Undang (UU) baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengatakan, omnibus law ini ditargetkan rampung dalam waktu sebulan. Begitu cepat dan sangat cepat. Berbanding terbalik dengan penanganan kasus Novel Baswedan yang berlarut-larut bahkan tidak jelas juntrungannya.

Pemerintah seperti sangat yakin bahwa persoalan regulasi merupakan faktor utama hambatan masuknya investasi ke Indonesia. Sehingga Jokowi dengan langkah cepat memerintahkan Setkab dan Menko Perekonomian untuk segera merivisi Undang-undang yang terkait dengan investasi atau melakukan harmonisasi aturan.

Jokowi terlihat bagaikan kebakaran jenggot dalam merespon keputusan bisnis ke 33 perusahaan yang ogah masuk ke Indonesia itu. Sehingga terkesan mau merubah apa saja yang penting pemodal mau melakukan investasi di sini. Padahal belum tentu semua persoalan bisa dituntaskan dengan instrumen hukum.

Perubahan Undang-undang tidak akan menjamin bahwa aliran modal asing dalam bentuk investasi langsung serta merta akan bergerak cepat masuk. Bila tidak mampu menjawab keinginan dan kebutuhan mereka. Contohnya kebijakan deregulasi sejumlah aturan yang ditawarkan ke pasar dalam paket ekonomi jilid XVI ternyata tidak berefek apa-apa terhadap iklim investasi.

Padahal sebelumnya pemerintah sangat optimis paket kebijakan tersebut akan berpengaruh signifikan bagi masuknya Investasi ke Indonesia. Asumsi pemerintah ternyata salah besar dan prediksinya melenceng jauh. Buktinya investor malah lari ke Vietnam dan Malaysia.

Sejatinya pemerintah dapat lebih cerdas dalam membuat sebuah kebijakan. Bahkan adakalanya yang dibutuhkan tidak melulu kebijakan hukum untuk mendorong pertumbuhan investasi. Tapi perlu juga jaminan keamanan, stabilitas politik, dukungan masyarakat, dan tingkat daya saing. Diantaranya adalah bagaimana kemudahan berbisnis. Dll.

Rasanya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini dengan merombak aturan, mengubah, membatalkan berbagai peraturan daerah yang dituding tidak ramah investasi sudah sangat masif. Begitu pula dengan reformasi birokrasi. Pemerintah menilai dirinya telah berhasil memotong rantai perizinan menjadi lebih singkat. Tapi kok investor masih enggan datang? bukankah itu gagal namanya? Atau salah resep?

Kalau begitu ada hal lain yang pemerintah tidak mampu menyediakannya. Kalau dari segi regulasi, negara kita saya rasa sudah sangat liberal alias sangat berpihak kepada investasi asing. Hampir-hampir di sektor UMKM pun asing diperbolehkan masuk dan melakukan bisnis. Padahal kita tahu sektor UMKM merupakan kekuatan ekonomi rakyat.

Artinya bila bisnis UMKM pun dikuasai oleh pemodal asing maka hampir 99,9 persen pelaku usaha nasional terancam gulung tikar. Mengapa? Karena UMKM kita belum mampu bersaing secara head to head dengan usaha kecil modal asing. Untungnya kebijakan ekonomi yang membolehkan investor asing masuk ke sektor UMKM dibatalkan.

Saya kuatir bila pemerintah terlalu bernafsu menarik investasi asing hingga harus mengobral lebih murah kekayaan (aset) nasional maka negara ini akan kebablasan. Lalu yang terjadi kemudian adalah kedaulatan negara ini akan berpindah pada kekuatan pemodal asing. Sehingga tidak mustahil kemandirian kita terus melemah dan tidak berdaya.

Jangan lupa, pemerintah tidak boleh menyamakan Indonesia dengan negara-negara seperti Thailand, Myanmar, Vietnam, dan Singapura atau lainnya. Sebab masing-masing negara memiliki keunggulan tersendiri. Selain itu juga ideologi sebuah negara memengaruhi cara pandang mereka terhadap investasi asing. Maka tidak heran bila dalam konteks ini timbul pro dan kontra.

Indonesia dengan ideologi Pancasila dan mayoritas penduduknya bergama Islam tentu saja mempunyai kepribadian bangsa yang berbeda dengan Myanmar yang menganut sistim sosialis komunis. Indonesia dengan sistim demokrasi maka tidak boleh diperlakukan seperti aturan-aturan di negara komunis yang semuanya ditangan negara.

Atau apakah pemerintah ingin mengubah Undang-undang yang berasaskan demokrasi Pancasila dengan hukum yang lebih otoriter dan semuanya sesuai kehendak penguasa seperti Myanmar? Agar lebih mudah memveto rakyatnya sendiri bila menolak investasi asing yang akan masuk sekalipun harus mengorbankan budaya Indonesia demi untuk mengakomodir kebutuhan pemilik modal?

Bila itu yang menjadi target pemerintah, maka biaya sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah sangatlah besar. Bahkan bisa lebih besar dari jumlah utang negara yang saat ini mencapai 5.000 triliun lebih. Ini maknanya pemerintah telah menjual negara ini dengan harga terlalu murah bagi asing.

Oleh karena itu kita menyarankan agar Jokowi tidak tergesa-gesa untuk mengubah Undang-undang meskipun DPR RI memberikan dukungan politik sangat kuat. Sebab Undang-undang kita yang ada saat ini pun sudah sangat liberal dan ada yang menyimpang dengan semangat Pancasila terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan ekonomi dan hajat hidup orang banyak. Jadi jangan ditambah lagi dengan keistimewaan lainnya bagi kapitalis liberalis.

Justru yang perlu dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah pemerintah bagaimana membangun dan memperkuat kemandirian bangsa, mengurangi utang luar negeri, termasuk membatasi penerbitan surat utang negara yang boleh dimiliki oleh asing. Dengan jumlah utang yang sudah menggunung ini saja sudah kuwalahan membayar bunganya.

Maksud saya, janganlah karena ingin menggelar karpet merah bagi investasi asing lalu pemerintah dengan mudah membuka ruang selebar-lebarnya bagi modal asing melalui perubahan Undang-undang tanpa memperhatikan kepentingan rakyatnya sendiri dan mengabaikan kepentingan nasional. Hal ini dapat membahayakan pertahanan negara dalam jangka panjang.

Karena itu bila boleh disarankan kepada pemerintah. Guna meningkatkan daya saing, hendaknya pemerintah perlu dan penting untuk menjaga konsistensi dalam penegakan hukum dan HAM, serius dalam upaya pemberantasan korupsi, perlindungan hutan dan lahan dari kebakaran. Sebab hal itu juga erat kaitannya dengan iklim investasi.

Kendati demikian, sebagai rakyat yang baik, kita serahkan semuanya pada keputusan pemerintah. Kita akan ikuti apa yang menjadi keputusan bersama. Tetapi pemerintah jangan pernah lupa bahwa pemilik negara ini adalah rakyat. Jadi jangan salahkan mereka bila satu saat mereka ingin mengambil kembali apa yang menjadi haknya karena melihat pemerintah yang lebih peduli pada asing ketimbang rakyatnya sendiri. Wallahua’alam. (*)

Komentar

Indeks Berita