PEMA Minta BPMA Buka Data Migas Blok B Aceh Utara

ACEHSATU.COM | BANDA ACEH – Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA), Zubir Sahim meminta Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) segera memfasilitasi akses bagi pihaknya selaku Badan Usaha Milik Aceh terkait pembukaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi pada Wilayah Kerja Blok B.

Menurut Zubir, hal itu perlu dilakukan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2015 Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh

Pembukaan data itu, kata Zubir Sahim, diperlukan pihaknya untuk melengkapi syarat pengelolaan Wilayah Kerja Blok B setelah masa transisi berakhir pada 17 November 2020.

Sedangkan sebagian besar persyaratan lainnya telah lebih dulu dipersiapkan oleh PT PEMA.

“Selanjutnya, BPMA akan mengevaluasi proposal pengelolaan yang diajukan oleh PT PEMA terkait beberapa hal di antaranya program kerja, bentuk Kontrak Kerja Sama, kemampuan teknis dan ekonomis, kemampuan manajerial, kemampuan keuangan,” kata Zubir, Rabu (1/7/2020).

Dijelaskan, sesuai dengan timeline yang telah disiapkan oleh BPMA yaitu selama masa transisi sampai dengan 17 November 2020.

Kemudian mulai awal Juli 2020, PT PEMA sudah dapat memasuki lapangan Wilayah Kerja Blok B bersama Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk  melakukan observasi dan evaluasi kondisi awal (existing) lapangan.

“Sehingga dapat  mempermudah proses alih kelola Wilayah Kerja Blok B,” jelas dia lagi.

Senada dengan keterangan BPMA, Zubir mengatakan, dengan  mengedepankan keberlangsungan produksi migas dan peningkatan cadangan migas  Aceh, BPMA tentu akan memberikan rekomendasi akhir yang paling optimal kepada Menteri ESDM setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur Aceh.

Zubir memastikan BPMA akan selalu melaksanakan setiap kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin keberlangsungan operasi Migas di Aceh untuk kemakmuran rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Aceh  pada khususnya. “Apalagi pengelolaan lanjutan Wilayah Kerja Migas B telah melalui proses negosiasi yang panjang,” ujarnya.

Untuk itu Zubir berharap dukungan seluruh rakyat Aceh sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat.

“Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah  Aceh dalam mengimplementasikan UU No 11 Tahun 2006 serta PP No.23 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas di Aceh,”  tandasnya. (*)