PDI Perjuangan Syariah, Mungkinkah?

Marhaenisme merupakan ideologi yang berakar dari Marxisme. Sedangkan Marxisme bertentangan dengan ajaran Islam.
Hamdani.

ACEHSATU.COM – Tagar bubarkan PDIP sempat trending di Twitter beberapa waktu lalu. Netizen ramai-ramai menyuarakan partai berlambang kepala Banteng itu dibubarkan seperti halnya HTI dan FPI.

Alasannya, meski tidak persis sama, PDIP dan ormas lainnya adalah sama-sama pelaku demokrasi di Indonesia.

Jika FPI berazaskan Pancasila dan Islam maka PDIP berazas Pancasila dan nasionalis. Kedua-duanya tidak bertentangan dengan hukum.

Lantas mungkinkah PDIP berazaskan Islam atau menjadi PDIP Syariah menggantikan HTI dan FPI?

Pertanyaan tersebut ibarat mungkinkah ayam berbulu domba? Jawabannya sudah barang pasti tidak mungkin.

Beberapa alasan yang bisa menjadi argumentasi kuat bahwa tidak mungkin sebagai berikut:

Pertama, PDI merupakan partai hasil fusi atau penggabungan beberapa partai politik di Indonesia, salah satunya adalah partai keagamaan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Golongan ini tidak mungkin murtad dengan memeluk Islam. Sudah pasti umat Kristiani Indonesia tidak ingin memajukan politik Islam.

Berdasarkan itu maka jelas PDIP tidak bisa diharapkan agar mengusung aspirasi umat Islam dan memperjuangkannya di kursi kekuasaan.

Bila pun selama ini barangkali ada organisasi sayap PDIP yang bernuansa Islam namun organisasi tersebut tidak aktif dalam membela Islam.

Alasan kedua; PDI-P adalah partai yang sejak lahir dan oleh pendirinya yakni Ir. Soekarno lebih memilih berideologi marhaenisme.

Marhaenisme adalah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa.

Ideologi ini dikembangkan oleh Presiden pertama Negara Republik Indonesia, Ir. Soekarno, dari pemikiran Marxisme yang diterapkan sesuai natur dan kultur Indonesia.

Marhaenisme merupakan ideologi yang berakar dari Marxisme. Sedangkan Marxisme bertentangan dengan ajaran Islam.

Alasan ketiga; PDIP lebih suka bekerja sama dengan Partai Komunis China.

Dari tiga alasan utama diatas jelas tidak memungkinkan bagi PDI-P untuk berpihak kepada kepentingan Islam dan mensyariahkan bumi Indonesia.

Bahkan secara faktual kader-kader PDIP yang kini duduk di kursi kekuasaan baik legislatif maupun eksekutif secara radikal menolak seluruh aturan di daerah yang berbau syariah.

Dengan demikian wacana menginginkan lahirnya Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia yang berhati dan berideologi syariah menjadi tidak relevan dan hanya ilusi semata.

Tetapi bagaimana jika Allah berkehendak? Misalnya Megawati ingin menjadikan PDIP berazas Islam? (*)