oleh

Partisipasi Perempuan dalam Politik

-Opini-60 views

Oleh Irsalina Husna Azwir

KETERWAKILAN kuota 30 persen perempuan dalam pemilihan umum adalah keharusan regulasi.

Pada tahun 2018, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 265 juta jiwa, dan perempuan sejumlah 131,88 juta jiwa.

Memiliki jumlah yang sama dengan laki-laki, perempuan memiliki peran yang sama besarnya dengan laki-laki. Tidak terkecuali dalam politik, perempuan juga berperan penting dalam membangun bangsa ini.

Melihat kilas balik pada Pemilu 2014, jumlah calon legislatif perempuan terpilih sebanyak 97 orang atau setara dengan 17,32 persen.

Sementara, pada Pemilu 2009 terdapat 101 calon legislatif perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR-RI.

Fenomena itu menunjukkan bahwa keterwakilan kuota 30 persen perempuan memang masih jauh dari harapan regulasi.

Sebenarnya, dengan adanya kesempatan 30 persen kuota perempuan, partisipasi perempuan dalam politik akan meningkat.

Meskipun sebelumnya banyak perempuan hanya terlibat dalam permasalahan domestik atau rumah tangga. Ke depan banyak kebijakan yang harus berpihak kepada perempuan terutama mengenai pemenuhan hak-hak kesehatan ibu dan anak, pendidikan, sosial-ekonomi serta pelestarian budaya masyarakat Aceh.

Sejarah telah mencatat, Aceh memiliki banyak perempuan yang berperan dalam politik, diantaranya Ratu Nishrasyiah Rawangsa Khadiyu (1400-1427, Pasai); Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675, Darussalam); Laksamana Keumalahayati (1589-1604, panglima perang di zaman Sultan Riayat Alaudin Sjah IV); Tjut Nyak Dhien; Pocut Baren; Cut Meutia; Pocut Biheu; dan Teungku Fakinah.

Begitu juga pada saat melahirkan Undang-Undang Pemerintah Aceh yang lex specialis juga tidak lepas dari tangan-tangan perempuan, diantaranya; perempuan-perempuan dari non parlemen Syarifah Rahmatillah, Suraiyya Kamaruzzaman, Siti Murni serta Jaringan Perempuan untuk Kebijakan (JPUK), Crisis Management Initiative (CMI), Liga Inong Aceh (LINA).

Termasuk perempuan dalam parlemen diantaranya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hj. Marliah Amin (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia (DPR-RI) Partai Golkar, Periode 2004 – 2009) dan Dra. Hj. Mediati Hafni Hanum, SH, M.Kn (Anggota Dewan Perwakilan Daerah – Republik Indonesia (DPD-RI), Periode 2004 – 2009).

Perempuan telah teruji, selalu terbuka menerima aspirasi masyarakat/konstituennya, fokus terhadap hal fundamental seperti persoalan perempuan, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, melestarikan budaya masyarakat.

Perempuan cenderung memiliki kenetralan dalam konflik, politik, serta memiliki potensi besar dalam mewujudkan perdamaian, mampu melakukan lobi-lobi politik dengan santun, dan membela hak-hak perempuan terutama kekerasan dalam rumah tangga, dan janda korban konflik.

Keikutsertaan perempuan di politik baik non-parlemen maupun parlemen DPRK, DPRA, DPR-RI dan DPD-RI, perlu adanya dukungan secara maksimal dari pemilih perempuan serta pemilih pemula untuk memilih calon-calon legislatif dari kalangan perempuan.

Aturan akan kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan adalah sebuah tonggak penting sejarah dalam perjalanan demokrasi Indonesia setelah reformasi.

Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009.

UU No. 2 Tahun 2008 juga mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat.

Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik.

UU No. 10 Tahun 2008 mewajibkan parpol untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi parpol agar dapat ikut serta dalam Pemilu.

Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2008 Pasal ayat 2 yang mengatur tentang penerapan zipper system, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bacaleg perempuan.

Meski banyak regulasi yang mendukung representasi perempuan dalam politik praktis, namun faktanya, perempuan tetap masih termarjinalkan.

Dari data Inter Parliamentary Union (IPU), seperti dikutip Scholastica Gerintya (2017) di level ASEAN Indonesia menempati peringkat keenam terkait keterwakilan perempuan di parlemen.

Sementara di level dunia internasional, posisi Indonesia berada di peringkat ke-89 dari 168 negara, jauh di bawah Afganistan, Vietnam, Timor Leste, dan Pakistan.

Oleh sebab itu, dominasi kultur patriarki dalam pengambilan keputusan publik ini harus diakhiri.

Karena dengan adanya perempuan dalam politik, maka akan terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. (Penulis adalah Calon Senator Perempuan dari Aceh)

Komentar

Indeks Berita