ACEHSATU.COM [ ACEH TAMIANG – Panitia anggaran (Panggar) DPRK Aceh Tamiang meminta eksekutif agar menggarap secara optimal pontensi di sektor pariwisata sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian warga.
Saran tersebut disampaikan Juru bicara Panggar DPRK Aceh Tamiang, Juniati dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang ke 4, agenda penyampaian pendapat panitia anggaran terhadap rancangan KUA dan PPAS Aceh Tamiang tahun anggaran tahun 2023. Rabu, 10 Agustus 2022
Rapat paripurna itu dipimpin, Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Muhammad Nur
Juniati dalam pandangan panggar mengatakan, prioritas dan plafon anggaran sementara APBK Aceh Tamiang tahun anggaran 2023 yang dirinci masing -masing OPD, telah disepakati berdasarkan hasil rapat kerja, harmonisasi dan finalisasi Rancangan KUA dan PPAS Aceh Tamiang tahun anggaran 2023 antara Panggar DPRK Aceh Tamiang dengan Tim anggaran Pemkab Tamiang
Baca : Menuntut Uang Pesangon, Eks Pekerja PT Semadam Geruduk Kantor DPRK Aceh Tamiang
Berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan PPAS Aceh Tamiang tahun anggaran 2023 pendapatan sebesar Rp 1.148.052.274.536 dan belanja Rp 1.142.052.274.536
Pada kesempatan tersebut, juru bicra Panggar DPRK Aceh Tamiang juga memberikan masukan kepada eksekutif dalam penyusunan RAPBK Aceh Tamiang tahun anggaran 2023, yakni,
- Rancangan KUA dan PPAS Aceh Tamiang tahun anggaran 2023 yang telah sepakati untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RABPK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.
- Pembahasan RAPBK Aceh Tamiang tahun anggaran 2023 dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai wujud komitmen bersama.
- Dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mendekati potensi ril, panggar menyarankan kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan ekstraordinary dengan membidik sektor – sektor lain yang belum tergarap optimal yang memberikan kontribusi postif semisal sektor pariwisata
- Menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian dalam berbagai bidang seperti bidang kesehatan dan ekonomi, kami menyarankan kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan anggaran yang antisipatif, prediktif dan responsif dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
Baca : LembAHtari Somasi Pimpinan DPRK Aceh Tamiang, Perihal Lemahnya Pengawasan
Sebelumnya, Sekwan DPRK Aceh Tamiang, Rulina Rita melaporkan, anggota DPRK Aceh Tamiang yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 16 orang.
Hadir dalam rapar paripurna tersebut, Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, Wakil Bupati Aceh Tamiang T Insyafuddin, anggota dewan dan perwakilan OPD dilingkungan Pemkab Aceh Tamiang (*)