Editorial

Pak Bupati, Wakafkan Saja Mobil Mewah untuk Rakyat

Pernyataan Suhaimi, tentu mengingatkan janji para kepala daerah yang dulu berteriak-teriak agar bisa mendulang suara rakyat.

FOTO | ILUSTRASI

ACEHSATU.COM – Bupati Bireuen, Saifannur mengalokasikan uang Rp 1,9 miliar untuk pembelian satu unit mobil mewah yang disebut-sebut jenis Toyota Land Cruiser Prado dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen (APBK-P) 2018.

Alih-alih menjadi lembaga pengawas kinerja eksekutif, usulan yang membuat rakyat Bireuen meradang ini pun sudah disetujui dan disahkan oleh DPRK Bireuen.

Pengesahan itu berlangsung dalam sidang paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen (APBK-P) 2018 yang dilangsungkan di kantor DPRK pada Minggu (30/9/2018) malam.

Riak penolakan juga disuarakan Fraksi PNA di DPRK Bireuen.

Namun, karena mayoritas Dewan setuju, akhirnya rencana itu pun bisa berjalan sampai finish.

BACA: PNA Kritik Bupati Saifannur: Mewakafkan Diri Membangun Bireuen Hanya Omong Kosong

“Saya sudah dari usulan awal saat rapat  tidak menyetujuinya, keputusan dewan bersifat kolektif kolegial, sementara saya hanya seorang diri menentangnya,” Ketua Fraksi PNA DPRK Bireuen, Suhaimi Hamid kepada ACEHSATU.com, Rabu (3/10/2018).

Fraksi PNA juga mempertanyakan ucapan janji yang dilontarkan Bupati Bireuen H. Saifannur saat dilantik menjadi Bupati maupun di saat kampanye bahwa ia berjanji akan mewakafkan dirinya untuk membangun Bireuen.

“Perkataan mewakafkan diri untuk membangun Bireuen hanya omong kosong bupati. Buktinya hari ini di saat kondisi ekonomi masyarakat masih rendah, bupati justru lebih mementingkan membeli mobil baru,” tambah Suhaimi Hamid.

Pernyataan Suhaimi, tentu mengingatkan kita akan janji kepala daerah ini yang dulu ‘berteriak-teriak penuh iba’ agar bisa mendulang suara rakyat.

Kebijakan sang bupati lantas memunculkan ragam persepsi; ingin mempertontonkan gaya hidup hedonisme di tengah masa paceklik ekonomi rakyat.

Ataukah justru ingin menunjukkan bahwa Bireuen adalah salah satu kabupaten yang mampu dan kaya— yang ditandai dengan mampu para pejabatnya menggunakan barang-barang mewah.

Sekilas memang tidak ada yang salah. Namun bagi para pejabat publik, kebijakan pemborosan anggaran adalah sebuah sikap antipati dan juga menunjukkan tidak ada rasa sense of crisis sebagai seorang pemimpin.

Kita tentu juga akan berlapang dada, jika Kabupaten Bireuen memiliki daya serap anggaran yang maksimal dan banyaknya pendapatan dari PAD.

Jika hak itu ada, pasti akan bisa ‘membungkam’ suara sumbang masyarakat miskin.

Tapi lagi-lagi, hingga kini belum ada prestasi yang bisa dibanggakan dari pemerintahan baru ini.

Sehingga usulan membeli mobil mewah untuk “Sang Bupati” seakan menjadi bukti daftar panjang masalah kebuntuan pengembangan sistem perekonomian rakyat.

BACA: Demo Mahasiswa Bireuen: Dari Mobil Mewah, Kata-kata Kasar Anggota Dewan, Sampai Perusahaan Keluarga

Ada hal lain yang sangat menggugah naluri manusiawi saat mahasiswa menggelar aksi protes di kantor DPRK Bireuen, Senin (8/10/2018).

Seorang anggota Dewan dari partai yang dipimpin sang bupati sendiri justru melontarkan “kata-kata kasar” kepada mahasiswa.

Jika saja aparat tak sigap, aksi unjuk rasa mahasiswa BIreuen itu sudah pasti berujung kerusuhan.

Kemarahan, kesenjangan, dan ketidakpercayaan publik pun semakin menjadi-jadi.

Dewan kembali menjadi cibiran— atas pengabaian hak konstitusi yang digadaikan.

Karena seharusnya, sesuai tupoksinya, dewan harus menagih kembali pernyataan “mewakafkan diri” yang pernah digembar-gemborkan sang bupati hingga bisa duduk di kursi singgahsana. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top