BANDA ACEH – Penolakan pembanguan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar tidak saja oleh perangkat adat.
Namun aksi penolakan juga disuarakan kaum perempuan. Mereka menilai, proyek tersebut akan berdampak langsung kepada kaum perempuan sebagai kelompok rentan.
Koordinator Program Solidaritas Perempuan (SP) Aceh, Yeni Hartini, mengatakan perempuan di wilayah Lampuuk dan Peukan Bada merupakan kelompok paling rentan terdampak proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
Mereka pun menduga pengambilan keputusan proyek itu tak melibatkan masyarakat, terutama perempuan.
“Karena selama ini kan memang perempuan tidak pernah dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan terkait PLTB ini,” kata Yeni Hartini, dalam diskusi bertajuk ‘Proyek Iklim dan Dampaknya bagi Perempuan’ yang digelar Solidaritas Perempuan, di Banda Aceh, Selasa, 24 Juni 2025.
Dia menyampaikan Solidaritas Perempuan telah mendampingi kelompok perempuan di wilayah tersebut yang merasa terdampak langsung oleh proyek PLTB.
Dampak paling besar dirasakan oleh perempuan seperti krisis air dan terbatasnya akses terhadap hutan yang menjadi sumber ekonomi mereka.
Para perempuan selama ini mengandalkan hasil hutan seperti cengkeh, durian, dan pala di wilayah Lampuuk untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
Oleh karena itu, pembangunan PLTB diprediksi akan membatasi akses tersebut.
Masyarakat, khususnya perempuan, baru menyadari dampak yang akan timbul setelah Solidaritas Perempuan menyosialisasikan dan menggelar diskusi mengenai dampak pembangunan PLTB.
“Dari situ mereka, setelah mereka tahu dampak yang dirasakan oleh perempuan, mereka ramai-ramai setuju untuk menolak proses pembangunan PLTB,” ujar Yeni Hartini.
“Bukan PLTB-nya yang ditolak, tapi proses pembangunannya yang ditolak,” kata dia.
Saat ini SP masih mengumpulkan data lapangan melalui diskusi bersama kelompok perempuan sebagai dasar advokasi lanjutan.
Rencananya, kelompok perempuan akan menggelar audiensi langsung dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar untuk menyampaikan situasi dan keberatan mereka.
Sebelumnya, dalam forum perempuan pemimpin akar rumput yang digelar SP, kelompok perempuan sempat menyampaikan aspirasi terkait dampak PLTB kepada pemerintah daerah.
Namun, Bupati Aceh Besar tidak hadir dan hanya mengutus asisten. Menurut Yeni, utusan yang hadir tidak cukup mewakili pengambilan keputusan strategis.***
