Nelayan Minta Pemerintah Permudah Akses BBM Bersubsidi

Nelayan Aceh Selatan yan tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh Selatan meminta pemerintah dan BPH migas dan Pertaminan  mempermudah akses bahan bakar bagi nelayan tradisional sehingga kepastian alokasi BBM bersubsidi untuk nelayan tercukupi.
nelayan aceh
Ilustrasi Foto: ANTARAFOTO/BASRI MARZUKI

ACEHSATU.COM [ ACEH SELATAN – Nelayan Aceh Selatan yan tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh Selatan meminta pemerintah dan BPH migas dan Pertaminan  mempermudah akses bahan bakar bagi nelayan tradisional sehingga kepastian alokasi BBM bersubsidi untuk nelayan tercukupi.

Ketua DPD KNTI Kabupaten Aceh Selatan, Jeri Rahmat pada momen Hari Nusantara kepada wartawan, Senin (13/12/2021) mengatakan, kita meminta pemerintan memastikan alokasi BBM bersubsidi untuk nelayan kecil dan tradisional tercukupi, untuk itu pemerintah harus memberikan akses kemudahan penyediaan infrastruktur SPBUN.

Selain persoalan BBM subsidi untuk nelayan kecil, KNTI juga meminta pemerintah memberikan kemudahan terkait perlengkapan dokumen, surat kapal nelayan, seperti rekomendasi BBM bersubsidi, pas kecil, BPKP dan lainnya dapat dilakukan dengan melakukan sistem jemput bola langsung ke nelayan.

Kemudahan KNTI juga minta agar skema perlindungan dan keselamatan terhadap nelayan akibat dampak perubahan iklim serta kecelakaan di laut hak ini lanjut Jeri, cuaca ekstrem menyebabkan perahu nelayan kecil yang bersandar juga sering mengalami kerusakan, belum lagi dengan rumah-rumah nelayan di pesisir yang menjadi langganan terendam rob hingga hantaman gelombang dan angin.

Lanjutnya, disamping itu nelayan juga membutuhkan perlindungan terhadap masalah asuransi jiwa, dan sejauh ini KNTI Aceh Selatan telah melakukan sosialisasi melalui BPJS Ketenagakerjaan. “Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan subsidi iuran yang ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Jeri juga meminta kepada pemerintah daerah atau provinsi agar benar-benar memperhatikan hak hak nelayan, pembudidaya, serta hak nelayan perempuan pesisir mengingat kontribusi nelayan perempuan itu sangat nyata dalam melakukan usaha perikanan.

“KNTI Aceh Selatan berharap pemerintah benar-benar memastikan langsung diterima oleh nelayan membutuhkan dan tepat sasaran sehingga nelayan kecil dan tradisional sejahtera,” kata Jeri.

Foto: Iustrasi kapal nelayan

Dalam kesempatan ini, Jeri juga menyampaikan, terkait pemanfaatan kartu kusuka/E-Kusuka pemerintah harus mengkoneksikan kartu identitas pelaku usaha perikanan tersebut dengan program inti seperti pengajuan bantuan untuk mendapatkan BBM bersubsidi, akses permodalan dan lain sebagainya.

Langkah ini perlu dilakukan supaya bantuan yang diberikan dapat bermanfaat langsung terhadap nelayan pemegang kartu Kusuka, serta untuk menghindari pemegang kartu yang tidak beraktivitas dalam usaha kelautan dan perikanan.

“Kami KNTI Aceh Selatan siap membantu pemerintah daerah melakukan penginputan data nelayan sehingga jika ada bantuan tepat sasaran,” kata Jeri.

Jeri menambahkan, KNTI Aceh Selatan juga mendorong adanya perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Serta terkait penggunaan kartu Kusuka sebagai alat nelayan mengakses BBM bersubsidi (*)