Editorial

Mundur atau Dicopot, Kasus Kepala BKPSDM Bireuen Harus Tetap Jalan

Mundur atau tidaknya tentu tidak berpengaruh terhadap proses hukum yang mendeliknya. Semua indikasi penyimpangan harus dijawab dengan transparansi.

Foto | Net

KEPALA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bireuen, Drs M Isa MM sejak  1 Desember 2017 resmi dibebastugaskan dari jabatanya.

Meski sebelumnya santer diberitakan bahwa M Isa sedang diselidiki terkait dugaan menerima sejumlah uang dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri (CPNS) formasi dokter.

Namun penonaktifannya tersebut berdasarkan surat pengunduran dirinya sebagai Kepala BKPSDM Bireuen.

“Karena telah mengajukan pengunduran diri, yang bersangkutan akan dibebastugaskan terhitung mulai 1 Desember 2017,”  ungkap Wakil Bupati Bireuen Dr H Muzakkar A Gani SH MSi kepada ACEHSATU.COM, Rabu (29/11/2017) di Meuligoe Bupati Bireuen.

Mundur dari jabatan karena terlibat suatu skandal adalah sikap yang patut diacungkan jempol.

Bilamana seorang pejabat telah terbukti tidak bisa bekerja sesuai dengan harapan masyarakat ataupun menggunakan wewenangnya bukan untuk kepentingan publik.

Setahun lalu, kita menyaksikan Wali Kota Tokyo, Yoichi Masuzoe yang mundur dari jabatannya karena diisukan menggunakan fasilitas negara saat melobi Tokyo menjadi tuan rumah Olympiade 2020.

Padahal, sang Wali Kota hanya melakukan peyimpangan etika dalam pemborosan anggaran saat berada di luar negeri. Dan kepergiaannya juga untuk kepentingan Kota Tokyo.

Sehingga langkah mundurnya menjadi hal positif bagi pelayanan publik di pemerintahannya.

Nah, bagaimana jika seorang pejabat terindikasi melakukan penyimpangan hukum?

Seperti halnya kasus yang menimpa Kepala BKPSDM Bireuen, Drs M Isa MM.

Berdasarkan temuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) beberapa waktu lalu yang menginvestigasi keabsahan mutasi yang yang digelar Bupati Bireuen, Ruslan A Gani.

Penyelidikan kemudian menjurus ke ulah Kepala Badan BKPP Bireuen, Drs M Isa MM yang diduga menerima sejumlah ‘uang pelicin’ dari dokter CPNS.

Mundur atau tidaknya tentu tidak berpengaruh terhadap proses hukum yang mendeliknya. Semua indikasi penyimpangan harus dijawab dengan transparansi.

Pemkab Bireuen wajib bertanggung jawab terhadap terjaminnya prinsip penegakan hukum, meski yang berkasus adalah seorang pejabat teras di pemerintahan.

Rakyat kini menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Pemkab Bireuen di bawah pimpinan Wakil Bupati.

Jangan karena sudah mundur atau dicopot dari jabatannya lantas masalah hukum bisa dianggap tuntas. Miris tentunya.

Jika memang patut dilanjutkan ke ranah hukum, tentu masyarakat Bireuen menunggu langkah kesatria dari Pemerintah Kabupaten Bireuen,

Karena transparansi adalah syarat mutlak menjadi pemerintahan yang bersih. Semoga!

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top