Mulai Terlihat Manajemen Kurang Solid Dalam Penanganan Covid-19 di Aceh

Dr. Zainudddin, M.Si Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekah | Foto for ACEHSATU.COM

Mulai Terlihat Manajemen Kurang Solid Dalam Penanganan Covid-19 di Aceh

Oleh : Dr. Zainuddin, SE, M. Si.

ACEHSATU.COMStatement dari Kepala Balitbangkes Aceh di Harian Serambi Indonesia (3/8/2020) stok bahan habis pakai untuk tes SWAB hanya cukup untuk dua pekan kedepan dan itu pun pinjaman dari pihak lain yang harus dikembalikan dalam waktu dekat.

Berdasarkan apa yang diucapkan oleh Kepala Balitbangkes Aceh tersebut mengindikasikan bahwa untuk dua minggu kedepan akan ada keputusan untuk tidak ada lagi tes Swab yang akan dilakukan bukan karena covid-19 sudah mereda akan tetapi karena tidak adanya bahan habis pakai yang diperlukan untuk maksud tersebut.

Sebelum kita ulas apa yang dimaksud dari bakal berhentinya tes Swab akibat dari ketiadaan bahan habis pakai mari sejenak kita pahami alur manajemen dalam bentuk teori terlebih dahulu.

Bila kita ibaratkan Provinsi Aceh sebuah organisasi profesional tentu ada pembagian tupoksi tugas yang sangat jelas dan garis koordinasi yang sangat baik.

Bila kita melihat pada statement diatas mestinya tidak perlu terjadi yang seperti itu karena mengenai pengadaan barang bahan habis pakai untuk maksud tes Swab bukanlah seperti pengadaan gula pasir pada warung kopi yang dikelola secara sederhana.

Dimana, pada saat akan habis stok gula pasir baru dilakukan pengadaan kembali.

Tentu untuk ukuran provinsi tidak seperti warung kopi yang sederhana dalam hal pengadaan barang yang amat sangat dibutuhkan sekarang ini, sudah jauh-jauh hari dilakukan asumsi –asumsi secara matematik kebutuhan kedepan.

Untuk ukuran sebuah daerah otonomi dalam pengadaan bahan habis pakai saja menjadi kewalahan, maka pantaslah apabila dihadapkan pada permasalahan jauh lebih besar akan sangat kewalahan (mungkin itu lah tingkat kemampuannya apa boleh dikata).

Kami sebagai rakyat juga sangat mempertanyakan bila itu benar nyata terjadi, karena pada saat sekarang hampir semua budget sudah dialihkan kepada penanggulangan Covid-19.

Besaran dana dari hasil refocusing mencapai Rp 1,7 triliyun lebih itu dibawa kemana hingga untuk pengadaan bahan habis pakai dalam rangka tes Swab pun terlihat terkendala, atau memang bahan habis pakai sangat susah didapatkan.

Memang tidak dalam kapasitas kita untuk saling menyalahkan, namun terbaca oleh rakyat bahwa manajemen penyelenggara pemerintahan di Provinsi Aceh terlihat kurang koordinasi.

Masa untuk pengadaan barang yang sangat dibutuhkan baru terpantau pada saat stok benar-benar sudah menipis, dan bisa-bisa program penanggulangan wabah tersendat.

Apabila ini benar-benar tes Swab dihentikan akibat ketiadaan bahan habis pakai, maka rakyat bisa melakukan tuntutan kelalaian kepada pemerintah.

Maknanya pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam hal ini karena sudah diamanatkan dengan refocusing budget kepeda penanggulangan Covid-19, tidak ada alasan habis bahan habis pakai (memalukan sekali kata Cupo Wa).

Mungkin di sini juga agregat pengawasan dari legislatif tidak dilakukan secara optimal, artinya semestinya elemen penyelenggara harus juga memiliki sikap ekstra ordinary (kejadian luar biasa) dengan pemikiran dan tindakan luar biasa pula.

Hal ini membuktikan bahwa kebenaran dari pernyataan sang presiden beberapa waktu lalu tentang aura krisis ekonomi yang masih dianggap biasa-biasa saja oleh banyak pihak pemerintahan di Indonesia.

Untung saja kepala Balitlangkes Aceh menyuarakan ke media sehingga rakyat tahu betul keadaan manajemen yang sangat lemah sedang dipertontonkan untuk ukuran sebuah provinsi, tidak ada yang salah dari kejadian ini tetapi sangat salah apabila ada indikasi kesengajaan atau pura-pura tidak tahu.

Jika tidak tahu harus mengakui dan diminta opini dari tim ahli yang ada, jangan sampai tim ahli yang diangkat hanya sekedar realisasi budget juga tidak pernah ada saran-saran yang membangun demi kelancaran program yang sedang dijalankan.

Semoga saja tidak terjadi kelemahan di pihak aparatur pemerintahan dalam melakukan upaya penanggulangan Covid-19 di Aceh.

Karena tipe orang Aceh yang batat alias tungang apabila lemah dalam upaya pemerintah menghimbau secara terus-menerus akan berakibat fatal bagi rakyat Aceh, bisa-bisa rencana pengadaan kuburan massal beberapa waktu lalu yang dikritik banyak pihak harus kembali diadakan.

Tren positif kenaikan terpaparnya Covid-19 di Indoensia masih tinggi termasuk Aceh karena tetangga kita Provinsi Sumatera Utara hingga hari ini masih sangat menggelegat keterpaparan Covid-19

Maka hendaknya arus masuk dan keluar ke Sumut itu benar-benar harus mendapat perhatian dari Pemerintah Aceh demi salah satu upaya melindungi rakyat Aceh dari wabah corona secara khusus dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Tak ada maksud menyalahkan siapa-siapa akan tetapi hanya ikut sumbang pikiran sebagai rakyat untuk bangsa yang merdeka. (*)

(Penulis Adalah Pengamat Ekonomi dan Politik USM Aceh)