Muhammadiyah Larang Masjid Gelar Bukber dan Buat Panduan Prokes Saat Bulan Ramadan

Muhammadiyah menerbitkan edaran panduan penerapan prokes kegiatan ibadah selama Ramadan dan Idul Fitri 1443 H. Muhammadiyah melarang masjid menggelar buka bersama.

ACEHSATU.COM | Jakarta – Muhammadiyah larang masjid gelar bukber dan buat panduan prokes saat ramadan.

Muhammadiyah menerbitkan edaran panduan penerapan prokes kegiatan ibadah selama Ramadan dan Idul Fitri 1443 H. Muhammadiyah melarang masjid menggelar buka bersama.

Hal itu tertuang dalam edaran Pimpinan Pusat Muhammdiyah Nomor 01/EDR/1.0/E/2022. Ada 15 poin ketentuan khusus Muhamaddiyah untuk mengoordinasi pelaksanaan kegiatan selama Ramadan.

“Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan atau MCCC Pimpinan Daerah Muhammadiyah membina dan mengoordinasikan pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idulfitri di masjid atau musala Muhammadiyah

dengan tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dengan baik dan benar dan memperhatikan kondisi perkembangan Covid-19 di daerah masing-masing,” demikian isi edaran tersebut pada poin pertama.

BACA JUGA: Jelang Ramadhan, Menag Yaqut Larang Tadarus dan Tarawih Pakai Pengeras Suara

Dijelaskan edaran ini ditujukan untuk masjid atau musala di bawah naungan Muhammadiyah. Untuk larangan masjid gelar buka puasa bersama termaktub dalam poin ketujuh.

“Pengurus masjid/musala tidak membuka layanan buka puasa bersama, sahur bersama, tadarus berjemaah, dan kegiatan lainnya di masjid/musala yang melibatkan banyak orang secara tatap muka dan berpotensi membuka masker.

Pengajian menjelang berbuka puasa dapat diadakan dengan tidak ada makan besar bersama setelah waktu berbuka.

Kegiatan takjil pembatalan puasa dilakukan dengan penuh kehati-hatian, tetap menjaga jarak, tidak saling berbicara, dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin, di tempat terbuka, serta disarankan dengan air minum kemasan dan sedikit makanan kecil, contohnya cukup tiga butir kurma,” demikian isi edaran Muhammadiyah.

Adapun saf salat berjemaah di masjid atau musala boleh dirapatkan dengan syarat. Antara lain ruangan masjid mempunyai ventilasi yang baik, jemaah wajib pakai masker, dan jemaah sudah divaksinasi dua kali.

Menko Luhut Pandjaitan Keluarkan Kebijakan Jamaah Tarawih Wajib Booster, Ini Kritikan HNW!

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid mengkritik kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binaar Pandjaitan.

Kritikan tersebut terkait tentang persyaratan vaksin booster bagi jamaah untuk melaksanakan shalat terawih

Dikutipdari MPR.GO.ID HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI, yang membidangi urusan keagamaan.

Kebijakan itu menilai pernyataan pejabat-pejabat tinggi negara yang sudah disampaikan jauh hari sebelum bulan Ramadhan soal persyaratan sudah booster, adalah tidak bijak.

Apalagi di saat covid-19 semakin landai dan Pemerintah justru mempersiapkan skema perubahan dari pandemi ke endemi, sementara target vaksinasi tahap kedua juga belum terpenuhi 100%.

Adanya ketentuan soal keharusan booster untuk dapat tarawih di Masjid dan mudik lebaran itu, lanjut HNW, juga dirasakan Umat Islam sebagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan.