Editorial

Moratorium Tambang dan Kepentingan Kapital

 

Kebijakan moratorium tambang masih tetap berlaku di Aceh. Hal itu pernah ditegaskan kembali oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah pada awal Maret 2016 lalu. Kepada awak media, Zaini bahkan meminta agar pemerintah kabupaten/kota untuk bersabar dalam mengelola sumber daya alam sektor pertambangan yang tersedia.

Permintaan Zaini tentu bukan tanpa alasan, selain karena kekhawatiran akan timbulnya potensi kerusakan lingkungan, bila pengelolaan tambang tak menganut prinsip kelestarian. Persoalan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang selama ini tidak berdampak guna pada peningkatan ekonomi daerah, tentu menjadi pertimbangan tersendiri.

Namun,  apa yang disampaikan gubernur sepertinya tak cukup kuat membendung birahi segelintir oknum pemangku kebijakan di daerah untuk mengeruk kekayaan alam di wilayahnya masing-masing. Mungkin dalihnya masih tetap sama, yaitu demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Seperti diberitakan hari ini, pengumuman hasil studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait rencana kegiatan penambangan biji besi PT Organik Semesta Subur (OSS) di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam pada Jumat (12/3/2016) lalu pada salah satu media cetak terbitan Aceh, mengundang tanda tanya besar. Pasalnya, pengumuman hasil AMDAL justeru terjadi tanpa sepengetahuan pejabat terkait.

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Subulussalam, melalui Kepala Bidang Lingkungan Hidup Ramlan Efendi, saat dikonfirmasi wartawan ACEHSATU.COM di ruang kerjanya, Senin (14/3/2016), secara tersirat mengungkap adanya sinyalemen kejanggalan dalam penerbitan hasil AMDAL tersebut.

Boleh jadi, sistim koordinasi yang tidak tertata menjadi penyebab timbulnya kejanggalan seperti itu. Meski sebenarnya selama ini publik memaklumi, bahwa kebijakan perizinan kerap bergantung pada komando pengendali kekuasaan.

Di sisi lain, jika dikembalikan pada permintaan gubernur Aceh sebelumnya, terkait pemberlakuan moratorium tambang, maka kegiatan penambangan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang diterbitkan Walikota Subulussalam nomor 188.45/113.3/TAHUN 2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penciutan Wilayah dan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT Organik Semesta Subur, sangatlah bertentangan.

Sementara, mengacu pada ketentuan yang diatur melalui Qanun Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam, maka mustahil rasanya jika kebijakan pertambangan di Subulussalam dilakukan tanpa sepengetahuan gubernur.

Entahlah..  Publik cuma bisa menyaksikan, tentang sepenggal cerita moratorium itu; sebuah opsi yang bijak namun belum tentu mampu dijalankan sepenuhnya. Konon bila ada kepentingan kapital yang bermain, tentu segala ketentuan akan dengan gampang diabaikan dan dirubah seenaknya.[]

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top