Moeldoko “Tenggelamkan” Partai Demokrat Kubu AHY?

Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Medan hari ini, Jumat, (5/3) diklaim kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai KLB Ilegal telah menambah daftar panjang kegaduhan politik nasional selama Jokowi berkuasa.
Hamdani.

ACEHSATU.COM – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Medan hari ini, Jumat, (5/3) diklaim kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai KLB Ilegal telah menambah daftar panjang kegaduhan politik nasional selama Jokowi berkuasa.

Rentetan kegaduhan politik nasional khususnya di Partai berlambang bintang mercy itu meledak paska terbongkarnya rencana “kudeta” terhadap Ketua Umum AHY oleh sejumlah kader dan diduga adanya keterlibatan Jenderal (Purn) TNI AD Moeldoko yang saat ini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jokowi-Maruf Amin.

Semenjak itu bola panas menggusur posisi AHY sebagai pimpinan Pusat Partai Demokrat terus bergulir liar hingga berujung diselenggarakan KLB oleh sejumlah kader yang tidak lagi loyal pada kepemimpinan AHY.

Sebagai negara demokrasi, partai politik merupakan salah satu pilar penting dalam memperkuat sistem kepemimpinan nasional. Sebab melalui partai politik lah calon presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan disiapkan.

Dalam demokrasi partai politik merupakan jiwa dan semangat, tanpa partai politik maka demokrasi tidak bisa bekerja dan berjalan. Tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara akan mengalami stagnasi.

Menurut Robert Dahl dalam Lili Ramli demokrasi adalah suatu cara yang lebih baik untuk memerintah, demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan sistem yang lain.

Karena begitu pentingnya keberadaan partai politik dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka negara wajib melakukan pembinaan dan menjaga partai politik agar selalu ada dijalan yang sesuai dengan garis konstitusi untuk mencapai tujuan bernegara.

Secara historis keberadaan partai politik di Indonesia sudah ada sejak proklamasi kemerdekaan didengungkan dimulai setelah Maklumat Pemerintah tanggal 4 November 1945 (Romli, L, 2016).

Sejak keluar maklumat itu, maka berdirilah partai-partai politik. Umumnya partai politik tersebut berevolusi dari organisasi masyarakat atau kelanjutan dari organisasi sosial.

Sejarah kepartaian di Indonesia memang tidak pernah lepas dari konflik. Sejak zaman pergerakan hingga era reformasi sekarang ini, partai-partai politik selalu dilanda oleh konflik.

Konflik partai pernah terjadi pada masa paska kemerdekaan Indonesia dimulai. Partai Masyumi, PSII, kemudian disusul NU.

Pada masa orde baru konflik partai juga menerjang Partai PPP yang membuat NU kemudian keluar dari PPP terjadi pada tahun 1984.

Sementara di Partai Demokrasi Indonesia (PDI), akibat konflik yang terjadi membuat Megawati Soekarnoputri cabut dan mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dikenal sekarang.

Konflik demi konflik yang terjadi ditubuh partai politik di Indonesia yang menyebabkan perpecahan dan cenderung lahirnya partai politik baru atau partai politik tandingan tidak terlepas dari campur tangan penguasa pada masing-masing zaman.

Berdirinya PDI Perjuangan dengan Ketua Umum nya Megawati juga disebabkan intervensi politik yang dimainkan oleh Soeharto kala itu.

Penguasa orde baru tidak puas dengan terpilihnya Megawati sebagai ketua umum PDI. Mega lalu ditendang dalam kongres PDI yang berlangsung di Medan pada 1996. Soeharto lebih mengunggulkan Soerjadi sebagai Ketum PDI. Disinilah perpecahan PDI dimulai.

Di era reformasi dan saat rezim Joko Widodo berkuasa, konflik partai politik juga tidak berhenti. Dualisme kepemimpinan menjadi modus perpecahan partai politik model baru.

Kita masih ingat bagaimana Partai Golongan Karya (Golkar) babak belur dan munculnya ketua umum partai yang sesuai keinginan penguasa.

Begitu pula Partai PPP pecah dengan polarisasi antar kubu yang bertikai. Alhasil PPP yang diakui oleh pemerintah adalah kubunya Romahurmuziy yang saat ini mendekam di dalam penjara akibat terjerat kasus korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Konflik partai politik teranyar dan sedang hot-hotnya di lini massa dan viral di berbagai media yaitu Partai Demokrat besutan AHY yang digoyang melalui aksi kudeta di Kongres Luar Biasa.

Bila melihat latar belakang secara runut waktu sejak kemerdekaan Indonesia hingga orde baru dan saat ini, sulit bagi kita untuk mengatakan Partai Demokrat akan baik-baik saja paska berlangsungnya KLB yang memilih Moeldoko sebagai Ketum.

Ada dugaan penguasa saat ini tidak puas terhadap Partai Demokrat karena didominasi oleh pengaruh SBY didalam gerakan politik nya. Apalagi catatan sejarah menuliskan bahwa hubungan Megawati dan SBY sedang tidak sehat dalam 2 dekade terakhir.

SBY sebagai politisi senior yang mantan jenderal militer itu tahu persis bagaimana strategi politik yang harus dijalankan untuk menjaga popularitas dan elektabilitas Partai Demokrat termasuk ketika harus memilih menjadi oposisi.

Barangkali inilah salah satu konsekuensi ketika berdiri di sebelah oposisi dan mengkritisi kebijakan pemerintah hingga penguasa tidak menyukainya.

Atau memang Jenderal (Purn) Moeldoko yang dulu setia kepada SBY kini balik arah melawannya dan ingin merebut Partai Demokrat untuk mengamankan Pemerintah Jokowi sekaligus sebagai kendaraan politiknya menuju RI 1 pada 2024.

Namun yang jelas kekisruhan partai politik di Indonesia sudah menjadi kebiasaan buruk. Terlebih bila benar dugaan adanya campur tangan kekuasaan untuk mendepak AHY (keluarga SBY) dari posisi Ketum yang sah dan legal, sungguh hal itu merupakan sebuah kebiadaban politik yang di lakukan Pemerintah.

Sejatinya negara yang direpresentasikan oleh pemerintah wajib melakukan pembinaan yang baik dan pengawasan yang benar terhadap partai politik agar pilar demokrasi kita semakin kuat kedepan meskipun partai politik tersebut berada diluar pemerintahan.

Kini, setelah kegaduhan dan perpecahan menghantam Partai Golkar, Partai PPP, dan giliran Partai Demokrat yang diadu dan direcoki.

Dengan demikian sempurnalah kegaduhan partai politik di zaman Jokowi. Enak dizaman siapa ya?

Pertanyaan berikutnya akankah lahir dualisme kepemimpinan di partai Demokrat pasca terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum?

Wallahu’alam, yang jelas Indonesia identik dengan dualisme. Ingat Moeldoko juga ketua umum sebuah organisasi petani yang sama dengan Fadli Zon atau Prabowo.

Mungkin memang Moeldoko dilahirkan sebagai pemimpin spesialis Dualisme.! (*)