Merasa Tidak Puasa Putusan Hakim Terkait Pembatalan PAW Martini, PA Persiapkan Langkah Selanjutnya

"Karena putusan masih di pengacara, jadi pimpinan minta laporan tertulis dulu dari pengacara baru kemudian ambil sikap seperti apa, menerima putusan atau mengajukan banding,"
Nurzahri , Juru Bicara Partai Aceh
Juru Bicara PA, Nurzahri

ACEHSATU.COM | Banda Aceh – Hingga saat ini Partai Aceh (PA) masih melakukan kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang membatalkan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atas nama Martin. Hal tersebut disampaikan oleh Lukman selaku Kuasa Hukum Partai Aceh (PA).

Baca Juga: Martini Gagal di PAW dari Kursi DPRA Fraksi Partai Aceh, Keputusan Final Hingga 14 Hari Mendatang

Lukman menyebutkan pihaknya merasa sangat tidak puas atas putusan Majelis Hakim terhadap pembatalan PAW Martini. “Untuk itu yang jelas kita pasti tidak puas,” sebut Lukman Selasa (29/11/2022).

Meski demikian, sejauh ini PA masih akan mempelajari terlebih dahulu langkah apa yang akan diambil untuk selanjutnya.

“Belum ada langkah yang kita ambil, kita ambil salinan putusan dulu, kita pelajari dulu bersama pimpinan partai,” jelas Lukman.

Sementara itu, Juru Bicara PA, Nurzahri menambahkan, meskipun dirinya tidak mengikuti proses pengadilan, selama ini jika ada perkara seperti pembatalan SK, biasanya pihaknya PTUN yang melakukan pembatalan bukan dari pihak Pengadilan Negeri.

“Biasanya untuk membatalan SK biasanya lewat PTUN bukan pengadilan negeri kecuali Sengketa partai,” tutur Nurzahri.

Apalagi pada gugatan yang diajukan Martini tersebut melalui perdata umum, tidak hanya meminta pembatalan PAW dirinya, diketahui Martini juga meminta uang ganti rugi sebesar Rp. 5 Miliar.

“Tapi punya Martini melalui perdata umum, itu aja yang berbeda, saya tidak tau telaah seperti apa, yang jelas dari gugatannya, selain martini minta dibatalkan PAW juga menuntut ganti rugi 5 miliar, dan pengadilan negeri menolak ganti rugi,” ungkap Nurzahri kembali.

Saat ini, pihak kuasa hukum sedang membuat laporan telaah hukum untuk di sampaikan ke pimpinan PA.

“Karena putusan masih di pengacara, jadi pimpinan minta laporan tertulis dulu dari pengacara baru kemudian ambil sikap seperti apa, menerima putusan atau mengajukan banding,” ujar Nurzahri.

Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh resmi membatalkan surat pergantian antar waktu (PAW) Martini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Aceh, Kamis (24/11/2022) sekira pukul 10.30 WIB.

Martini mengatakan, Majelis Hakim telah membatalkan PAW atas dirinya dan akan tetap menjadi anggota DPRA hingga tahun 2024.

“Alhamdulillah bisa bekerja kembali, Iya tadi ada putusan di pengadilan menyatakan bahwa majelis hakim membatalkan surat PAW atas nama saya, dan saya sah jadi anggota DPR sampai 2024,” Ucap Martini